JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan sempat marah karena proses verifikasi korban bencana alam di Sulteng, belum selesai-selesai hingga kini,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, data korban terverifikasi tersebut dibutuhkan untuk jaminan hidup atau Jadup yang akan diberikan pemerintah.
“Tadi Pak JK sedikit marah, karena ini sudah 6 bulan masa masih verifikasi terus, ya kan,” kata dia di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (11/04).
Menurut Basuki, hunian sementara atau Huntara saat ini juga sebagian sudah ditempati oleh warga. Sehingga, Jadup itu harus segera diberikan kepada para penerima bantuan secepatnya. “Jadupnya harus jalan. Nanti setelah dia masuk huntara dia dapat Jadup,” ucap dia.
Dari 699 Huntara yang telah diprogramkan pihaknya, kini sudah selesai 632 unit di 70 lokasi. Basuki menargetkan akhir April ini 699 Huntara itu selesai dan ditempati semua.
Kamis kemarin, Wakil Presiden, Jusuf Kalla memimpin rapat perkembangan penanggulangan bencana Sulawesi Tengah.
Usai rapat, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyebut Wapres, Jusuf Kalla telah memberikan arahan-arahannya.
“Pak Wapres telah memberikan arahan-arahan, sehingga hal-hal yang kemarin masih ada hambatan rasa-rasanya sudah terpecahkan,” kata Wiranto, ketika ditemui di kantor Wapres, Jakarta.
Salah satu hambatan yang sudah dipecahkan di masa transisi ini, yakni soal pembangunan hunian sementara atau huntara. Menurut Wiranto, huntara itu hampir rampung dan sebagian sudah ada yang menempati.
“Tinggal masalah-masalah kecil listrik, air, dan dapat diselesaikan,” ujar Wiranto.
Maka itu, Wiranto menekankan para korban bencana tersebut bisa pindah ke huntara. Untuk kemudian, dipersiapkan lagi pembangunan hunian-hunian tetap.
“Nah, hunian tetap, kan perlu adanya satu site plan dan masalah lahan. Lahan ini kan harus aman dari kemungkinan bencana-bencana yang mungkin terjadi,” ujar eks Panglima ABRI itu.
Diwartakan sebelumnya, Wali Kota Palu, Hidayat juga sempat mengeluhkan lambannya penyaluran dana stimulan dan santunan duka bagi pengungsi korban bencana yang dijanjikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Semua data-data baik itu data jumlah rumah rusak mulai dari rumah rusak berat, sedang dan ringan sudah kita berikan kepada pemerintah pusat. Data penerima santunan duka juga sudah lengkap kita berikan,” kata Hidayat.
Bahkan, Hidayat mengatakan telah menyerahkan data-data tersebut sejak dua bulan lalu namun hasil rapat terakhir dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pekan kemarin, belum ada titik terang tentang kepastian waktu penyaluran dana bantuan tersebut.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla, sambungnya, saat meninjau kondisi pengungsi dan progres pembangunan hunian sementara di Palu (31/1) menjanjikan dana stimulan segera cair dalam sepekan.
“Padahal saya sudah tandatangan SK (Surat Keputusan) tentang data-data penerima dana stimulan dan santuna duka itu. Ini yang saya belum tahu kenapa sampai lambat di tingkat kementerian,” ujarnya.
Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng Nomor: 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi, korban meninggal dunia akibat bencana alam tanggal 28 September 2018 lalu di Kota Palu sebanyak 2.141 orang, Sigi 289 orang, Donggala 212 orang dan Parigi Moutong 15 orang.
Total korban jiwa yang meninggal 2.657 orang, hilang 667 orang, korban jiwa tak teridentifikasi 1.016 dan total korban jiwa 4.340 orang.
Selanjutnya, data kondisi rumah rusak ringan di Palu 17.293 unit, sedang 12.717, berat 9.181 dan rumah hilang 3.673, Total 42.864 rumah.
Di Kabupaten Sigi, rusak ringan 1.0612, sedang 6.480, berat 1.2842, hilang 302, total 3.0236 rumah.
Sementara di Kabupaten Donggala, rusak ringan 7.989, sedang 6.099, berat 7.215, hilang 75, total 21.378 rumah. Sedangkan Kabupaten Parigi Moutong, rusak ringan 4.191, sedang 826, berat 533, total 5.550 rumah. (RIFAY/VIVA)
