PALU – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat sebanyak Rp1,9 triliun uang keluar wilayah Sulteng sepanjang Tahun 2022.
“Sepanjang tahun 2022, secara total Sulawesi Tengah mengalami net outflow sebesar Rp1,9 triliua. Jadi uangnya keluar dari Sulteng,” ujar Kepala KPw BI Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, kepada wartawan, Jumat (27/01). Di kesempatan itu, ia didampingi dua Deputi Kepala KPw BI Sulteng, Gusri Wantoro dan Miko Bayu Aji.
Menurutnya, net outflow atau uang keluar tersebut sebagian besar terjadi di Kabupaten Morowali yang memiliki kedekatan wilayah dengan provinsi sekitar Sulteng, yaitu Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sultra).
Namun demikian, kata dia, kebutuhan uang tunai di wilayah Sulteng sendiri masih terjaga dengan baik, sehingga masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan dapat bertransaksi dengan lancar.
Selain uang keluar, BI Sulteng juga menemukan 87 lembar uang palsu selama tahun 2022. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di atas 100 lembar.
“Jadi ini menunjukkan bahwa uang sekarang ini sudah sangat sulit dipalsukan, fitur-fitur keamanannya sudah semakin canggih. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa transaksi tunai di Sulteng menjadi lebih aman seiring dengan kurangnya kasus penipuan uang palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Anto, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, tren digitalisasi juga turut dirasakan di Sulteng. Hal itu dibuktikan dengan berkembang pesatnya penggunaan instrumen pembayaran nontunai.
Dari sisi penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu debit mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada periode Januari-Novovember 2022.
“Berdasarkan volume transaksi, meningkat hingga 28,4 persen (yoy) atau mencapai Rp59,4 juta volume transaksi di periode Januari hingga November 2022. Begitu juga dengan nominal transaksi yang meningkat hingga 37,9 persen (yoy) atau sebesar Rp68,1 triliun di Januari hingga November 2022,” urainya.
Sementara itu, dari sisi penggunaan uang elektronik juga memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi. Untuk volume transaksi meningkat hingga 18,3% (yoy) atau sebesar 7,27 juta volume transaksi di Januari hingga November 2022.
“Demikian pula dengan nominal transaksi yang meningkat hingga 5,5 persen (yoy) atau sebesar Rp1,05 triliun di Januari hingga November 2022,” tambahnya.
Dari sisi Perkembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), juga turut memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Pada bulan Nov 2022, jumlah merchant QRIS meningkat signifikan hingga 60,3% (yoy) atau mencapai 138,886 merchant.
“Dari sisi jumlah pengguna QRIS, di November 2022 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga 407,2% (ytd) atau sebesar 103,448 pengguna QRIS,” katanya.
Berkaitan dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, berdasarkan laporan IETPD (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Semester II Tahun 2022, 100% pemda di Sulteng telah berhasil mempertahankan status pemda digital bahkan seluruh pemda mengalami kenaikan score IETPD jika dibandingkan dengan Semester I 2022.
“Hal ini tentunya dapat terjadi oleh karena sinergi dan kolaborasi yang baik antar TP2DD Sulteng, BPD Sulteng selaku Bank RKUD, maupun kementerian/lembaga terkait lainnya,” jelasnya.
Untuk tahun 2023 ini, lanjut Anto, ada beberapa strategi yang dilakukan BI dalam pengelolaan uang rupiah (tunai). Kata dia, BI akan secara konsisten melaksanakan beberapa program rutin seperti pengelolaan kas titipan dan kas keliling untuk menjaga kecukupan uang tunai yang berkualitas di masyarakat.
Selain itu, program Cinta Bangga Rupiah (CBP) masih akan terus dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat terkait pemahaman akan rupiah secara lebih komprehensif.
Untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran di 2023, BI Sulteng juga akan melakukan beberapa strategi seperti perluasan QRIS pada komunitas, sinergi dan kolaborasidengan program pemerintah, intensifikasiedukasi bagi user dan merchant maupun komunitas terkait QRIS.
Selanjutnya penguatan kampanye dan komunikasimelalui kolaborasi dengan PJSP (Perbankan, BPR, Fintech, E-Commerce, dan lainnya) serta berbagai sosialisasi digitalisasi pembayaran lainnya.
“Ada juga rencana program QRIS Award dan Duta Pajak QRIS untuk meningkatkan penggunaan QRIS di masyarakat,” imbuhnya. (RIFAY)
