PARIGI- Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten layak Anak (KLA), Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menggunjugi aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Torue, Kecamatan Torue.Kunjungan di Kabupaten Parimo, dinilai oleh pemerintah pusat sebagai Kabupaten Layak anak yang menentukan tentang peran-peran desa layak anak serta peran masyarakat ikut menanggulangi masalah perlindungan anak.

Ahmad Marzuki tim verifikasi lapangan KLA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, ditemui, Selasa (30/4) mengatakan, PATBM salah satu lembaga yang ikut menangani berbagai isu terhadap anak ditingkat desa atau komunitas.“Kedatangan kami untuk memverifikasi benar ga sudah menjalankan tugas dan fungsinya, apakah sudah benar bekerja dengan optimal, dan kasus apa yang sudah ditangani, serta pratek-paraktek apa yang sudah dijalani, sehingga menjadi bukti bahwa lembaga ini telah menangani isu anak,” tuturnya.

Langkah kedepan, untuk memperkuat PATBM ini pihaknya akan memperbaiki kembali fungsi dari lembaga tersebut.Ia menjelaskan, sesuai laporan yang diserahkan aktif PATBM sejumlah kasus masih ada terkait besar kecilnya kasus tersebut, tergantung PATBM dalam menangani sejumlah kasus ditingkat desa itu, semisal mereka menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pernikahan diusia muda, anak putus sekolah dengan ini mereka dapat mengidentifikasi masalah di desa tersebut.

Apabila sudah dapat memetakan kasus dilapangan, maka PATBM melimpahkan kepada kepihak kepolisian, namun semua itu, harus ada keterlibatan seluruh pihak.“Untuk kedepan PATBM ini, dapat dikembangkan didesa lainnya, sehingga menjadi agen ditengah masyarakt dalam menangani isu anak,” jelasnya.

Sejauh ini, kementrian telah melatih SDM para aktivis dan juga telah mengajarkan proses mempublis ditempat umum terkait penanganan kasus anak ditengah masyarakat. Bahak mereka telah dibekali berbgai refensi.

Ia berharap, seluruh anak-anak di Parimo bisa tumbuh kembang dengan baik dengan mendapatkan perlindungan baik level kabupaten hingga desa, sehingga mereka tidak mendapatkan kekerasan, baik itu anak terlantar, pernikahan usia muda dan masih banyak lagi. Tentunya semua itu membutuhkan kerja keras dari semua kalangan, Pemdes PKK serta tokoh masyarakat lainnya. (MAWAN)