BANGGAI – Komisi I, II dan IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melaksanakan koordinasi dan komunikasi (korkom) dalam daerah di Kantor Bupati Banggai, Jumat (01/07).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu itu diterima oleh Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.
Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai itu, membahas sejumlah permasalahan, mulai dari dukungan DOB (Daerah Otonomi Baru), aset daerah, pegawai honorer, modal di Bank Sulteng untuk peningkatan layanan, hingga persoalan peningkatan kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK).
Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka mengapresiasi pertemuan tersebut. Sebab, kata dia, banyak persoalan di Kabupaten Banggai yang butuh sinergitas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, utamanya dukungan dari DPRD.
“Kami beraharap ada sinergitas terkait beberapa hal yang kita angkat dalam pertemuan, seperti DOB, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan hal-hal lain. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini mendapat dukungan dari DPRD Sulawesi Tengah, sehingga visi misi Pemerintah Kabupaten Banggai dapat terealisasi,” tutur Bupati Banggai, kepada Tim Humpro DPRD Sulteng, sesaat setelah pertemuan dengan anggota dewan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menyatakan, pihaknya di DPRD mendukung apa yang diinginkan Bupati Banggai, mulai dari persoalan aset daerah, honorer, hingga pemekaran daerah.
Politisi perempuan dari PDI-Perjuangan itu juga menyatakan dukungannya terkait lahirnya sejumlah DOB di Banggai, seperti DOB Batui-Toili, Tompotika Raya dan Bunta.
“Di mana sesuai penjelasan bupati, semua itu dimekarkan bukan untuk memecahkan, tetapi untuk meningkatkan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Lalusu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I, Ronald Gulla, mendorong Pemkab Banggai untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dengan menambah fasilitas pendukung seperti tempat hiburan, mall dan bioskop.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi II, Irianto Malingong. Ia memberikan pandangannya terkait pemanfaatan dana transfer daerah dari pemerintah pusat maupaun Pemprov Sulteng.
Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi IV, I Nyoman Slamet, mengatakan, BLK harus menghasilkan dan meningkatkan aset dan SDM yang lebih baik. Terkait pariwisata, Nyoman mendorong Pemkab Banggai untuk membentuk payung hukum, termasuk Perda tentang Kebudayaan karena itu berkaitan dengan pengembangan kemajuan daerah.
“Kami menyarankan agar OPD Pendidikan dan Kebudayaan dibuat berdiri sendiri,” sarannya.
Terkait DOB, Anggota Komisi IV, Ismail Yunus, mengatakan, semangat untuk pemekaran daerah, semua harus ikut andil dalam proses penentuan di DPRD, khususnya untuk Tompotika Raya, Batui dan Bunta.
“DPRD Sulteng mendorong dengan cepat pemekaran dengan tujuan menaikkan status Kabupaten Banggai dan secepatnya mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Rombongan tiga komisi ini juga dihadiri anggota komisi IV, masing-masing Ibrahim A Hafid dan Winiar Lamakarate. *
