PALU, MAL — Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project penguatan dan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), bersama Jawa Barat dan Bali.
Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Pemerintah Kota Palu yang sebelumnya meminta agar Kota Palu menjadi daerah percontohan dalam perhitungan IDI.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng, Rachman Ansyari, mengatakan usulan tersebut bermula dari surat Kesbangpol Kota Palu kepada pemerintah provinsi.
Menurut Rachman, Kemendagri, Bappenas dan Kemenko Polkam kemudian menjelaskan bahwa perhitungan IDI saat ini masih dilakukan pada tingkat provinsi dan belum mencakup kabupaten/kota.
“Setelah disampaikan ke Kemendagri, Bappenas dan Kemenko Polkam, perhitungan IDI ini belum sampai di kabupaten dan kota. Yang ada baru di tingkat provinsi,” kata Rachman.
Ia mengatakan, Kemendagri kemudian berkoordinasi dengan Kesbangpol Sulteng untuk menindaklanjuti permintaan Pemerintah Kota Palu tersebut hingga Sulteng ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project.
“Kami juga berterima kasih karena Sulteng ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project bersama dua provinsi lainnya, yaitu Jawa Barat dan Bali,” ujarnya.
Rachman mengatakan, tantangan utama dalam pelaksanaan pilot project tersebut adalah kesiapan data, terutama karena pengukuran nantinya membutuhkan data dari seluruh kabupaten/kota di Sulteng.
“Kami membutuhkan pencerahan terkait bagaimana kesiapan Sulteng sebagai daerah pilot project. Yang jelas, dari pihak Kemendagri bagaimana Sulteng bisa bekerja maksimal sampai ke kabupaten dan kota, karena yang kami butuhkan adalah data yang ter-update dan tersedia dari seluruh daerah,” jelasnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut dilanjutkan dengan pertemuan teknis agar kebutuhan data dan mekanisme pelaksanaan pilot project dapat segera dipersiapkan.
Sementara itu, Penanggung Jawab Tim Bina Hubungan Legislatif dan Pemerintahan, Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Kartika Mulia Sari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut sosialisasi penguatan IDI sekaligus merespons permintaan Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Kartika menjelaskan, IDI merupakan salah satu instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengukurannya mencakup tiga dimensi yang direpresentasikan melalui 22 indikator.
Menurutnya, penguatan demokrasi di daerah tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga partisipasi masyarakat, kapasitas partai politik dan pranata politik, serta penguatan lembaga perwakilan.
“Penguatan demokrasi di daerah diarahkan untuk membangun demokrasi yang substantif, dengan tetap memperkokoh Pancasila, demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pilot project di Sulteng, Kartika menekankan pentingnya mempercepat kesiapan data. Dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, Kemendagri meminta pemerintah daerah tidak langsung membentuk Tim Pokja baru.
“Tim teknis saja yang dibentuk karena melihat waktunya yang mepet. Jangan dulu Tim Pokja untuk pelaksanaan pilot project di Sulteng. Tidak perlu menyusun Tim Pokja baru, kita sosialisasi terlebih dahulu. Untuk Sulteng menyusun datanya waktunya harus lebih singkat,” ujar Kartika.
Ia mengatakan, tahap awal akan difokuskan pada pemahaman bersama mengenai mekanisme pilot project serta penyusunan dan pemutakhiran data yang dibutuhkan.
Data tersebut nantinya diharapkan dapat dihimpun secara terkoordinasi hingga tingkat kabupaten/kota sehingga pelaksanaan pilot project penguatan dan perhitungan IDI di Sulteng dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Penguatan IDI diharapkan memberikan gambaran terukur mengenai perkembangan demokrasi di daerah, termasuk dinamika partisipasi masyarakat dan kelembagaan politik.
