Sejarawan dan Guru di Sulteng Tolak Wacana Penghapusan Pelajaran Sejarah di SMA/SMK

oleh
Idrus A. Rore (kanan) dan Amiruddin Masri (kiri)

DONGGALA – Reaksi penolakan muncul atas wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK dan pengintegrasian ke pelajaran lain bagi SMA.

Reaksi muncul dari sejarawan dan guru di Sulawesi Tengah, tak terkecuali dari Kabupaten Donggala.

Andifal Latomaria, sejarawan Donggala misalnya. Ia sangat menyesalkan jika wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu benar-benar terjadi.

Sebab, kata dia, sejarah merupakan identitas atau jati diri suatu bangsa dan pembentukan karakter.

“Sehingga kalau kemudian diintegrasikan ke pelajaran lain, itu sama halnya penghapusan. Kalau ini terjadi, sungguh memprihatinkan,” katanya, Ahad (20/09).

Hal senada dikemukakan Sekretaris Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tengah, Idrus A. Rore. Pihaknya bahkan langsung bereaksi dan memberi masukan ke PGRI Pusat.

“Pada intinya PGRI menolak dan akan berjuang agar mata pelajaran sejarah tetap esksis sebagai mata pelajaran wajib, bukan pilihan,” tegas Idrus.

Menurut Idrus,pihaknya telah menyiapkan data dan bersama lembaga kajian akan menyampaikan sebuah gerakan bahwa mata pelajaran sejarah adalah identitas bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan mau belajar dari sejarahnya,” tuturnya.

Keprihatinan yang sama juga dilontarkan Amiruddin Masri, sejarawan sosial ekonomi Kota Donggala.

Menurutnya, bisa jadi kenyataan ini terjadi, sebab SD dan SMP sudah menjadi pelajaran IPS terpadu dan SMA masih pelajaran wajib untuk kelas 10, 11 dan 12.

“Pada rencana draf perubahan kurikulum 2021 akan menjadi pelajaran pilihan, hal ini memang mengkhawatirkan kalau itu terjadi. Kita belum tahu seperti apa strukturnya kurikulum itu. Kalau seandainya seperti itu yang terjadi, berarti alokasi waktu mata pelajaran sejarah akan tergantikan oleh mata pelajaran teknologi informatika akan masuk kembali seperti Kurikulum 2006, dan berlaku untuk SD dan SMP,” tutur Amiruddin.

Merebaknya sorotan publik, akhirnya Biro Kerja Sama dan Humas Sekretariat Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, Jumat (18/09), melalui siaran persnya, menjelaskan soal wacana itu.

Intinya, pelajaran sejarah tetap akan diterapkan pada setiap generasi sebagai bagian penting dari keberagaman serta perjalanan hidup bangsa Indonesia pada saat ini dan mendatang. Namun Kemendikbud mengakui tetap menggodok penyederhanaan pelajaran sejarah.

Reporter : Jamrin AB
Editor : Rifay

Iklan-Paramitha