PALU- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 Dan Rencana Kerja Tahun 2023 bertempat di Ruang Garuda, di Kanwil Kemenkum dan HAM, Jalan Basuki Rahmat Kota Palu, Rabu (21/12).
Dalam paparannya Kakanwil Kemenkum dan HAM Sulteng Budi Argap Situngkir memberikan apresiasi kepada Satker berkinerja baik dan memberi arahan untuk perbaikan kepada Satker belum memenuhi target serta capaian kinerja seperti diharapkan.
“Makanya kami melakukan koreksi di 2022 ini , mungkin teman-teman konsentrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan penyerapan anggaran,” kata Kakanwil Kemenkum dan HAM Sulteng Budi Argap Situngkir usai pemaparan evaluasi kinerja bersama satker jajaran dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Ternyata kata dia, ada pelaporan-pelaporan lainnya, mereka edukasi supaya tertib administrasi. Tapi secara umum pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi (Tusi) dijajaran mereka sudah berjalan maksimal.
Tetapi kekurangan sekarang, mereka harapkan kata dia, harus menjadi sempurna, sebab secara umum penyerapan anggaran pelaksanaan sudah baik sekali.
Begitu juga dengan keamanan, ketertiban di Sulteng Lapas,Rutan bisa masih kondusif. Pun kegiatan di Imigrasi.
“Kami harap 2023 Lapas, Rutan harus berbuat prestasi, tidak sekadar aman saja,” ucapnya.
Ia mengatakan, aman itu kewajiban , tapi berbuat prestasi harus dengan layanan-layanan keimigrasian. Bahwa Paspor sudah bisa 10 tahun, dan ketika diluncurkan komplain masyarakat sangat minim.
“Ini menjadi koreksi kami, ditahun depan bisa lebih baik lagi,” sebutnya.
Ia menyebutkan, tidak tercapainya sebagian penyerapan anggaran, tidak semata kesalahan satuan kerja (Satker), kemarin pemerintah membintang anggaran sehingga tidak bisa dibelanjakan.
“Ternyata belakangan dibuka,untuk membeli produk luar negeri. Imigrasi harus izin Menteri. Izinnya kemarin lama,”katanya.
Sebenarnya kata dia, anggaran terserap semua, tapi akhirnya mundur karena adanya proses perubahan dilakukan Presiden Jokowi, yang mana Menkum dan HAM Yasoana Laoly menekankan cinta terhadap produk dalam negeri.
“Jadi 86 persen kita beli produk dalam negeri,”katanya.
Lebih lanjut menurutnya, tidak ada satupun satker kita membeli produk luar negeri misalnya produk luar negeri untuk sarana dan prasarana (Satpras) misalnya laptop.
“Semua merek dalam negeri,” sebutnya.
Adapun kegiatan pembelian produk luar negeri paparnya, khusus Imigrasi misalnya printer, tinta luar negeri harus izin Menteri.
Olehnya, ia berharap 2023 tahun prestasi, capaian tahun 2022 ini sudah baik, tahun depan harus prestasi.
“Ayo satker-satker!” ajaknya.
Inilah satker peraih nilai IKPA terbaik, Lapas Kelas III Kolonedale 99,79 persen,Lapas Kelas III Parigi 99,68 persen, Rupbasan Kelas 1 Palu 99,27 persen, Lapas Kelas II B Tolitoli 99,17 persen.
Satker paling responsif dalam implementasi Sisumaker Kanim Palu, satker paling responsif dalam update data pegawai pada aplikasi Simpeg Rutan Palu. Satker MoU dan PKS terbanyak LPKA Palu 34 MoU.
Satker peraih nilai smart DJA terbaik Rupbasan Palu 99,66 persen, satker realisasi PNBP terbesar Kanim Banggai 387 persen dari target Rp35 miliar, satker pendaftaran hak cipta terbanyak Bapas Luwuk 17 pendaftaran.
Satuan kerja atas keberhasilan dalam upaya penggagalan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas/Rutan yakni Rutan Kelas II A Palu (15 paket sabu), Lapas Kelas II B Ampana (11 paket sabu), Lapas Kelas II A Palu (4 paket sabu), lapas kelas II B Luwuk (2000 butir pil THD).
Apresiasi pimpinan berhasil menyelesaikan program direktorat jenderal AHU dengan pencapaian nilai IKPA terbaik yakni sub bidang AHU, KI HAM, serta sub bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
