PALU, MAL – Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Provinsi Sulteng memastikan RAPBD 2027 senilai Rp4,95 triliun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKS menyoroti evaluasi belanja birokrasi, penguatan layanan dasar, dan peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).
“Ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Wiwik saat membacakan pandangan umum fraksi.
Dalam rancangan RAPBD 2027, belanja operasi dialokasikan sekitar Rp3,823 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp486,845 miliar. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai proporsi anggaran yang secara langsung menyentuh masyarakat dibandingkan dengan belanja birokrasi, termasuk indikator keberhasilan setiap program.
Fraksi PKS juga meminta evaluasi terhadap belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta program berulang yang dampaknya belum terukur.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat,” kata Wiwik.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PKS mempertanyakan strategi pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,656 triliun. Fraksi mendorong digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset, dan pencegahan kebocoran pendapatan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Dalam bidang layanan dasar, Wiwik menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, penanganan anak putus sekolah, serta perluasan akses kesehatan di wilayah terpencil.
Fraksi PKS juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan UMKM dan tenaga kerja lokal, serta perlindungan perempuan dan anak.
Untuk program penanggulangan kemiskinan, fraksi PKS meminta penggunaan data penerima manfaat yang terintegrasi agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. ***
