PALU, MAL — Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulawesi Tengah memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Program Berani Cerdas dalam sebuah dialog publik yang digelar di Milenium Waterpark Palu, Ahad (01/11).
Kebijakan ini dinilai memiliki potensi besar untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat pedesaan.
Program Berani Cerdas yang digagas pasangan calon Anwar Hafid dan Reny Lamadjido ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara akses, mutu pembelajaran, dan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Berani Cerdas akan menjadi kebijakan pendidikan yang transformatif apabila mampu menghubungkan akses pendidikan, mutu pembelajaran, relevansi kompetensi, dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan Sulawesi Tengah,” kata Dr. Sahran Raden, Ketua PW ISNU Sulteng.
Sahran menegaskan bahwa seorang anak dari keluarga petani, nelayan, maupun buruh harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sarjana dan profesional. Menurutnya, peningkatan IPM tidak otomatis terjadi hanya dengan membiayai kuliah, melainkan harus dibarengi dengan keberhasilan penyelesaian studi dan kualitas pendidikan yang mumpuni.
Terkait keberlanjutan, PW ISNU Sulteng mengingatkan adanya tantangan fiskal dalam jangka panjang. Pemerintah daerah diminta memastikan komitmen pembiayaan Program Berani Cerdas tetap stabil dalam APBD melalui perencanaan multiyears agar mahasiswa penerima bantuan tidak terhenti di tengah jalan jika terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai Sulawesi Tengah membiayai ribuan mahasiswa, tetapi setelah lulus mereka justru menghadapi pengangguran terdidik. Kurikulum dan pilihan program studi perlu dikaitkan dengan kebutuhan industri hilirisasi dan pertanian modern,” kata Sahran Raden, Ketua PW ISNU Sulteng.
Dalam dialog tersebut, ISNU mengeluarkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penyusunan peta jalan (roadmap) 2025-2030, pembuatan dashboard pendidikan yang transparan, serta skema afirmasi bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. ***
