Masykur: PT Pasangkayu dan PT Mamuang Jangan Jadi Belanda!

oleh -
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muh. Masykur

PALU – Dua perusahaan sawit, yakni PT Pasangkayu dan PT Mamuang dianggap tidak memiliki i’tikad baik dalam mendukung terpenuhinya listrik untuk masyarakat di Kecamatan Riopakava.

Padahal, tahun 2017 ini, PT. PLN Area Palu akan meresmikan aliran listrik ke Kecamatan Riopakava, namun jaringan yang menuju wilayah itu terhambat dengan pepohonan sawit milik perusahaan. Masih sekitar 100 pohon kelapa sawit yang harus ditebang agar tidak mengganggu jaringan listrik.

PLN sendiri sudah melakukan langkah koodinasi dengan pemerintah daerah dan manajemen perusahaan, tapi tetap saja permintaan ini tidak dipenuhi kedua perusahaan tersebut.

“Itu perusahaan masih Indonesia atau Belanda, wataknya kok kayak penjajah. Masa listrik untuk rakyat dihalang-halangi. Saya tidak habis pikir, apa maunya perusahaan ini. Diminta merelakan beberapa pohon kelapanya ditebang tapi tetap saja tidak mau. Ini namanya tidak ada penghargaan dan penghormatan sedikit pun terhadap program yang dicanangkan pemerintah pusat,” kesal Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muh. Masykur, Rabu (13/09).

Masykur menegaskan, sebagai anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (AAL) yang notabene perusahaan raksasa perkebunan kelapa sawit, semestinya PT Pasangkayu dan PT Mamuang bersikap lebih manusiawi ketimbang mempertahankan pohon kelapanya.

Menurutnya, ada ribuan masyarakat Kecamatan Riopakava yang hari ini menanti dengan suka cita daerahnya akan dilistriki, setelah selama puluhan tahun mereka hidup dalam kondisi gelap gulita, hanya dibantu dengan penerangan seadanya. Itupun bagi kalangan tertentu yang mampu membeli alat penerangan seperti mesin genset.

“Bagi warga Riopakava salah satu penghormatan sesungguhnya kehadiran negara ditengah mereka tatkala sumber penerangan listrik sudah menerangi kampung mereka. Dan ini yang menjadi penantian panjang bagi mereka,” tambahnya.

Ironisnya, lanjut dia, penantian panjang kehadiran negara disana terhambat karena sikap angkuh perusahaan.

“Sikap seperti ini, seolah kita hendak digiring kembali masuk ke era “kolonialisme”, dimana kepentingan masyarakat luas dikalahkan oleh dominasi kekuasaan modal,” ujarnya.

Menurutnya, sudah cukup negara memberi kemudahan berinvestasi kepada perusahaan, sehingga ketika negara melalui pemerintah menjalankan program untuk melistriki daerah yang masih gelap, maka sepatutnya diberi dukungan, bukan malah menghambat.

Diketahui, program listrik Kecamatan Riopakava ini ditarik dari wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sepanjang 40 kilometer.

Tahun 2016, sebanyak tujuh desa terpasang, yakni Desa Mintimakmur, Pantalobete, Polanto Jaya, Riomukti, Bukit Indah, Lalundu dan Polando Jaya. Sementara di tahun 2017, empat desa, yakni Bonemarawa, Mbulava, Ngovi Pakava dan Panca Mukti.

Di tahun 2018, PLN akan menuntaskan pembangunan jaringan listrik di Desa Taviora, Tinaoka dan Pakava. Sehingga diharapkan sampai tahun depan sebanyak 14 desa di Kecamatan Riopakava sudah menikmati sarana penerangan.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng itu mendesak kepada pimpinan PT. Pasangkayu dan PT. Mamuang segera memenuhi permintaan PT. PLN Cabang Palu terkait penebangan sekitar 100 pohon kelapa sawit.

Kepada Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Pemkab Donggala dan Mamuju Utara, diminta segera mendesak dan mendudukan para pihak, antara PT. Pasangkayu, PT. Mamuang dan PT. PLN Cabang Palu dalam pertemuan bersama.

Pertemuan tersebut diharapkan lahir keputusan untuk segera merealisasikan pemasangan instalasi listrik melewati wilayah kebun kelapa sawit.

“Kita berharap sebelum Bapak Presiden Joko Widodo hadir di Sulteng nanti, warga Kecamatan Riopakava sudah menikmati sarana penerangan,” tutup Masykur. (RIFAY)