PALU – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Penerus Perjuangan Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPP-KI) Sulawesi Tengah akan meyelenggarakan kegiatan dialog public, sekaligus deklarasi Pemilu Damai 2019.
Sesuai rencana, dialog bertema “Membangun Kesadaran, Meningkatkan Parisipasi, Mewujudkan Demokrasi Politik yang Berkualitas dan Berintegritas di Sulawesi Tengah” itu akan dilaksanakan di Warkop Fekon, Universitas Alkhairaat (Unisa), Jalan Diponegoro, Palu, Kamis (28/02).
Dialog akan menghadirkan pembicara dari KPU Provinsi Sulteng, Bawaslu Sulteng, Akademisi Pengamat Pemilu, Polda Sulteng dan Kesbangpol Sulteng.
Ketua Panitia Pelaksana, Yahya Prianto, Selasa (26/02), mengatakan, Pemilu serentak 2019 adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, sekaligus anggota legislative, mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
Tentunya, kata dia, hal itu merupakan tantangan baru bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan kedewasaan berdemokrasi.
“Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan Pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses Pemilu,” jelasnya.
Lanjut dia, peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses demokrasi, merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong untuk terlibat aktif pada semua proses kepemiluan.
“Partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia,” tambahnya.
Secara prinsip, kata dia, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri.
“Sehingga keterlibatan atau partisipasi rakyat menjadi hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri,” terangnya.
Makanya, kata dia, menjadi kewajiban moral bagi masyarakat sipil untuk aktif mengawasi jalannya proses kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional.
“Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini akan menjadi ajang demokrasi, layak dijadikan sebagai pesta rakyat yang semestinya disambut dengan kebahagiaan,” tambahnya.
Olehnya, kata dia, dengan terlaksananya dialog, diharapkan bisa membangun kesadaran berpolitik masyarakat dalam berpartisipasi pada Pileg dan Pilpres 2019.
“Selain itu juga mengajak penyelenggara agar tetap konsisten dalam menjaga intregritas dengan norma yang berlaku serta mengajak stakeholders untuk bersama-sama menjaga tali persaudaraan dan persatuan agar moral politik dapat terjaga,” tutup Yahya. (RIFAY)
