DONGGALA – Pembangunan infrastruktur di Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Dampelas, Kabupaten Donggala telah berjalan cukup lama.

Infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah akses jalan dan pembukaan lahan sejak tahun 2023.

Proyek yang memakan anggaran cukup besar ini telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng tentang Struktur Tim Transisi KPN, Ketua Tim Pelaksana adalah Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng.

Namun, menurut salah satu Tokoh Pemuda Dampelas, Abtar Abd Fatta, sejauh ini progres pembangunan di wilayah KPN sejak 2025 mengalami stagnan dan belum memiliki kepastian terkait berkelanjutannya.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan sharing dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah Sekkab Donggala, belum lama ini.

Ia menilai, Tim Transisi KPN nampak tidak serius melanjutkan kegiatan di KPN Dampelas.

“Kami sebagai pemuda Dampelas mempertanyakan keberlanjutan program ini,” ucapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut Sekkab Donggala, Rustam, menyampaikan bahwa keberlangsungan KPN adalah tanggung jawab Pemprov Sulteng.

“Sampai saat ini Pemda Donggala belum bisa melanjutkan karena tidak ada dasar hukum secara teknis yang menjadi dasar Pemda Donggala untuk bergerak sendiri dan mengalokasikan anggaran,” ujarnya.

Selain menemui Sekkab Donggala, Abtar bersama rekan-rekannya dari Dampelas juga menemui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng, Nelson Metubun.

Menurut Nelson, keberlanjutan KPN tetap menjadi agenda pembangunan Sulteng karena ini juga adalah program Presiden.

“Saat ini kami menunggu ketua tim untuk menggerakkan kembali keberlanjutan program tersebut,” ucap Nelson.

Respon terkait kelanjutan KPN juga datang dari kalangan mahasiswa Dampelas.

Ketua Umum Himpunan mahasiswa Dampelas (HPMD), Septiani Susba Yuska, mengatakan, pihaknya menagih keberlanjutan pembangunan.

“Jangan jadikan tanah kelahiran kami hanya menjadi uji coba dan bangkai kegagalan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” tegasnya

Ia menyatakan, jika proyek dilanjutkan, maka sebaiknya kembalikan lagi hutan yang telah habis ditebang oleh pihak yang telah diberi izin oleh pemerintah.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah belum memutuskan bentuk pengelolaan KPN Dampelas, apakah akan diserahkan menjadi BLUD, otorita atau bentuk kelembagaan lain yang sesuai dengan karakteristik KPN Dampelas.

Di pihak lain, Ketua Aliansi Mahasiswa Donggala Utara, Karimul Hamid, menambahkan, pemerintah tidak serius mengurus KPN.

Kata dia, ketidak seriusan tersebut terbukti dengan Pemda Donggala yang hanya menunggu tindaklanjut Pemprov Sulteng. Sementara pihak pemprov juga menunggu gerakan Pemkab Donggala.

Karimul menilai, model pemerintah seperti ini seakan masih kanak-kanak. Jika berkoordinasi pun, pemerintah tidak bisa, sehingga perlu masyarakat yang mendorongnya.

“Apa jadinya negeri ini jika pemerintahnya diurus oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Kami hanya minta KPN Dampelas dilanjutkan dengan serius agar tidak menambah catatan sejarah program KPN yang mangkrak di Indonesia,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, Karimul mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah di wilayah KPN Dampelas, di antaranya kajian kesesuaian tanah untuk pemetaan komoditi dan wilayah tanam, land clearing yang baru mencapai 180 Ha dari total luas KPN.

Selain itu, data masyarakat penerima manfaat (kelompok tani), akses jalan masih tersisa 16 kilometer dan jembatan yang belum dibangun, jalan kantong produksi yang akan mengakses hasil tanaman pangan dan masih banyak lagi.

“Untuk itu kita menanti Program Nambaso Gubernur Sulteng yang baru dan program pangan dari Bupati Donggala yang baru untuk merealisasikan dan mensukseskan Program KPN Dampelas sebagai pilot project pengembangan KPN,” katanya. *