PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), mengupayakan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar, pasca penurunan kuota yang dijatahkan pemerintah pusat di Jakarta awal tahun 2022.

“Setelah ditetapkan kuota dari pusat di Jakarta lalu, di sini banyak terjadi penumpukan antrean. Sehingga kami dipanggil oleh komisi III DPRD Sulteng, dan hasil dari itu kami mencoba mengusulkan pihak-pihak terkait supaya kuota untuk Sulteng ditambah karena memang kebutuhan Sulteng cukup tinggi,” kata Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulteng, Yuniarto di Kota Palu, Rabu (15/6).

Ia menjelaskan, penurunan kuota BBM subsidi jenis Solar tahun 2022 yang diberikan pemerintah pusat terhadap Sulteng, terbilang cukup besar yakni mencapai 7.969 kiloliter.

Jumlah itu diperoleh dari kuota yang diberikan pada tahun 2021 mencapai 127.920 kiloliter, sedangkan tahun ini tersisa 119.951 kiloliter untuk diperuntukan 13 kabupaten/kota se Sulteng.

Penurunan kuota BBM subsidi jenis solar itu, lanjut Yuniarto, merupakan dampak dari penurunan kuota secara nasional dari yang sebelumnya mencapai 15,8 juta kiloliter menjadi 15,1 juta kiloliter, dengan total penurunan mencapai 700 ribu kiloliter.

“Penurunan ini bukan hanya Sulteng saja, tetapi secara nasional memang ada penurunan kuota yang mencapai 700 ribu kiloliter itu, tetapi kami sudah bertemu dengan pihak PPH Migas meminta untuk menambah kuota kita dan sedang dalam pembicaraan lagi dengan Kementrian Keuangan nanti kita tunggu saja,” lanjutnya.

Berdasarkan penjatahan itu, Kota Palu mendapat jatah BBM subsidi jenis solar terbanyak karena duduk sebagai Ibu Kota Provinsi dengan jumlah mencapai 25.548 kiloliter. Sedangkan Kabupaten Parigi Moutong terbanyak kedua dengan jatah sebanyak 18.815 kiloliter, dan ketiga Kabupaten Banggai dengan jatah sebanyak 18.149 kiloliter.

Sementara Supervisor Communication dan Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan, tingginya permintaan konsumen terhadap BBM subsidi jenis solar dan pertalite, menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadi penumpukan antrean kendaraan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palu.

“Menyikapi sejumlah antrean yang terjadi kami menyapaikan memang cukup tinggi permintaan konsumen terhadap Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dan pertalite, tapi kami memastikan bahwa hingga kini ketersediaannya masih dalam keadaan normal,” tutur Taufiq.

Ia menjelaskan, stock bbm subsidi jenis peratlite yang sudah menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) mencapai 1.800 kiloliter, sedang konsumsi harian masyarakat Sulteng rata-rata masih sebesar 580 kiloliter.

Sedangkan stock BBM subsidi jenis solar, lanjut Taufiq, mencapai 6.300 kiloliter dengan rata-rata jumlah konsumsi masyarakat Sulteng hanya 208 kiloliter perhari.

“Sehingga memang sejauh ini kami memastikan masih cukup aman stock BBM subsidi kita di Sulteng, dan kuota yang sudah ditetapkan itu kita akan menjaga agar dapat mencukupi hingga akhir tahun,” ringkasnya.

Terpisah, salah satu sopir truk logistik yang mengantre di SPBU Jalan Yos Sudarso, Kota Palu, Khaeruddin mengatakan, penutupan jalur pengisian solar merupakan pemicu utama terjadinya penumpukan antrean.

“Kita sudah mengantre tadi di SPBU Jalan Kartini, tapi tiba-tiba ditutup jalur Solar padahal BBM masih ada, harusnya itu dibuka saja biar tidak terjadi antrean seperti ini,” katanya.

Menurut Khaeruddin, penutupan jalur pengisian solar dibeberapa SPBU Kota Palu, sudah terjadi sejak lima hari yang lalu. Hal itu menjadi penyebab, keterlambatan distribusi logistik ke beberapa daerah di Sulteng.

“Saya mau antarkan obat pertanian ke Banggai, dan ini sudah hari ke tiga saya mengantre belum juga dapat, sedangkan para petani disana sudah mulai masuk masa panen otomatis memerlukan ini,” tambahnya.

Karena itu, pihaknya mengharapkan kejelasan regulasi dari pemerintah provinsi setempat, tentang pendistribusian bbm subsidi jenis solar maupun pertalite, agar tidak menghambat perputaran ekonomi daerah.

Reporter: FALDY
Editor: NANANG