POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso menegaskan komitmennya dalam melindungi tenaga kerja migran dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja, Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan Anti-TPPO di Gelora Bumi Kaktus, Kota Palu, Selasa (10/6).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding, Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, unsur Forkopimda Provinsi, serta para kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan itu, dilangsungkan penandatanganan MoU antara Menteri P2MI, Gubernur Sulawesi Tengah, serta para bupati dan wali kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Poso.

Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen kolektif untuk membuka akses kerja yang legal dan aman, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan praktik penempatan PMI ilegal dan TPPO.

“Lebih dari 1,7 juta lowongan kerja tersedia di luar negeri, namun baru sebagian kecil yang dapat kita isi. Masalah utamanya adalah kesiapan dokumen, keterampilan, dan bahasa,” ujar Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding.

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir melalui data yang akurat, pelatihan, dan perlindungan yang menyeluruh.

“Ini adalah tanggung jawab moral dan tugas konstitusional kita bersama,” tambahnya.

Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap program nasional ini dan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi dalam menyediakan akses pelatihan dan pemberdayaan bagi calon tenaga kerja.

Mewakili Bupati Poso, Dr. Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati H. Soeharto Kandar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso siap mendukung penuh program perlindungan tenaga kerja dan pencegahan TPPO.

“Pemerintah Kabupaten Poso mendukung langkah-langkah kolaboratif ini. Ini bukan sekadar soal membuka akses kerja legal, tapi juga bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok rentan,” tegasnya.

Acara ini juga menjadi titik awal dari rangkaian kampanye edukatif kepada generasi muda, calon pekerja migran, dan keluarganya agar memahami hak dan kewajiban dalam proses migrasi tenaga kerja.

Lebih dari seribu pelajar SMA/SMK serta mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu hadir langsung dalam acara ini. Ratusan sekolah lainnya dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah juga turut mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Reporter : Ishaq Hakim
Editor : Yamin