PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan penurunan angka stunting tahun 2023 capai 26 persen, dibandingkan tahun 2021 berada di 31,4 persen mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 29 persen.
“Dua tahun ini penurunan stunting hanya berada di kisaran dua hingga tiga persen saja,” ungkap Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai, saat melakukan rapat koordinasi, di Desa Balinggi Jati, Jum’at (07/10).
Ia menuturkan, berdasarkan data yang dirilis Global Nutrition Report tahun 2018, Indonesia berada pada urutan kelima tertinggi dalam kasus stunting yang mencapai 30,8 persen.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah pusat melalui peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi Nasional percepatan penurunan angka stunting di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2024.
“Untuk itu, seluruh kepala daerah baik Bupati dan Walikota melakukan intervensi terkait penurunan stunting di masing-masing daerah,” jelasnya.
Ia mengatakan, penurunan angka stunting menjadi perhatian serius Pemkab Parimo, keseriusan tersebut dibuktikan dengan teridentifikasi anak berusia 7 tahun mengalami gizi buruk dengan kondisi fisik masih seperti bayi, di Kecamatan Tinombo Selatan, selain itu ditemukan kasus yang sama di Kecamatan Siniu.
Dirinya menyangkan hal itu, bahkan dirinya mempertanyakan peran dari dua Puskesmas dilapangan, yang tidak mengetahui adanya kasus stunting karena tidak tanggap dengan kasus semacam ini.
“Harusnya pihak puskesmas kalau mengetahui hal seperti itu segera laporkan kepada kami, dan saya sudah memerintahkan Dinkes setempat agar memantau dan mendeteksi kasus seperti ini dan mengambil tindakan,” terangnya.
Bahkan Wabup menyinggung masalah kemiskinan di Parimo, dimana terjadi kenaikan angka kemiskinan dimana sebelumnya berada di angka 29 ribu jiwa naik menjadi 32 ribu jiwa.
Menurut dia, salah satu solusi dari masalah itu adalah dengan memberdayakan masyarakat, adanya dana desa layaknya digunakan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, seperti pengadaan alat-alat pertanian dan perikanan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya.
Ia menambahkan, sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) akan mengunjungi 23 kecamatan guna melakukan rapat koordinasi penurunan angka stunting.
“Dengan membangun komitmen antara pemerintah daerah beserta unsur kecamatan, untuk menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan terintegrasi serta membangun komitmen publik,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
