PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah itu, dengan mendukung penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana.
Dalam mewujudkan kerangka dasar dalam layanan SPBE berintegritas, perlu adanya gambar secara komprehensif dalam proses layan publik yang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai mengaku mengapresiasi tim penyusun dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Universitas Tadulako bersama dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Parimo, yang menunjukan komitmen dan konsistensinya untuk membangun SPBE di Parimo.
“Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE ini merupakan salah satu amanat peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan tersebut merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterbukaan langka dalam pembangunan di instansi pemerintah,” ungkapnya saat membuka FGD, Senin (05/12).
Ia mengatakan, untuk menindaklajuti surat edaran pemerintah pusat saat ini ada berbagai aplikasi yang dimiliki, serta dikelola oleh instansi pusat maupun Pemda dalam mendukung pelaksanaan layanan digital.
Namun kata Badrun, pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral, serta belum terintegrasi dan hampir di setiap OPD membuat aplikasi sendiri, tetapi aplikasi tersebut tidak terintegrasi.
“Guna meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan public, perlu adanya pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga berimplikasi dalam peningkatan resiko operasional dan keamanan informasi serta membebani keuangan Negara,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfo Parimo, Enang mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa good governance, dengan tujuan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat. Sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis intake iptek. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien efektif dan akuntabel, program utama yang hendak dijalankan adalah membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional reformasi sistem perencanaan penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
