SIGI – Anggota DPRD Sulteng, Muh. Masykur menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng agar mendorong pelaku usaha untuk membangun pabrik pengolahan sawit di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.
Saran tersebut disampaikan Masykur setelah berdiskusi dengan warga Desa Lalundu, Kecamatan Riopakava, Kamis (2/8).
Menuurtnya, sangat disayangkan jika potensi hasil perkebunan yang luar biasa di daerah tersebut, tidak disahuti pengambil kebijakan. Pasalnya, selama ini belum nampak upaya kongkret dan menggembirakan yang dirasakan oleh petani, khususnya perlindungan dan pengelelolaan hasil kebun sawit milik warga.
Ketua Fraksi Nasdem, DPRD Sulteng itu menambahkan, jika ditelisik, Kecamatan Riopakava merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam dan hasil pertanian tertinggi di Sulteng, baik dari hasil kebun sawit maupun dari hasil kekayaan alam lainnya.
Diperkirakan, kata dia, dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) bisa mencapai ratusan miliar setiap tahunnya, bahkan bisa lebih lagi jika ditata dan dikelola baik, tentunya dengan kehadiran negara.
“Saya kira pada konteks inilah sejatinya negara melalui pemerintah ambil peran dan tanggung jawab. Sebab, nampak ada kondisi yang tidak sehat terjadi dan dialami oleh petani di Riopakava,” tambahnya.
Menurut Masykur, saat ini terjadi kuasa monopoli pasar di daerah tersebut, dimana PT Astra grup satu-satunya pemain tunggal pembeli dan pemasok harga TBS dari petani, sehingga standar harga dan layanan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
“Dari standar harga TBS saja misalnya jauh dibawa daerah lainnya seperti di Kalimantan. Jika dibandingkan dengan harga TBS Kalimantan selisihnya sampai Rp400 per kilo dengan harga yang ditetapkan oleh anak perusahaan PT. Astra sebesar Rp1.200-an,” ungkapnya.
Padahal, lanjut dia, dari aspek kualitas, TBS di daerah itu lebih baik dibanding Kalimantan.
“Sebagimana testimoni salah seorang warga yang pernah melakukan studi banding di kalimantan,” jelas Masykur.
Legislator dapil Kabupaten Donggala-Sigi itu mengingatkan kepada Pemprov agar responsif terhadap penyelesaian soal dan segera melakukan upaya kongkret.
“Sepanjang Pemprov bertindak responsif, saya yakin pelaku usaha ada yang bersedia menyahuti desakan warga karena pengalaman di tempat lain juga seperti itu dan sukses. Tinggal kuncinya ada di pemerintah, agar selain berefek ke petani juga ke peningkatan pendapatan daerah,” tutup Masykur. (RIFAY)
