JAKARTA, MAL – Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah elemen lainnya memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/08), untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Massa mulai berkumpul sejak sekitar pukul 08.42 WIB dan aksi terpantau dimulai sekitar pukul 09.35 WIB. Hingga sekitar pukul 10.00 WIB, peserta aksi terus memenuhi area gerbang utama Kompleks Parlemen DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto.

Di tengah aksi, perwakilan AMPB yang dipimpin Supriyono alias Botok bersama sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk ke ruang rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan aspirasi. Sementara itu, massa yang berada di luar gedung tetap melanjutkan aksi dan orasi.

“Semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan, ya,” kata Botok setelah masuk ke ruang paripurna DPR.

Meski perwakilan massa telah masuk ke ruang rapat, Botok menegaskan aksi tetap berlanjut. “Tetap aksi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Aksi tersebut bertepatan dengan Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPR RI. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sementara Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir.

Sebanyak 226 dari 580 anggota DPR tercatat hadir dan 63 anggota menyampaikan izin. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada rapat paripurna hari ini telah ditandatangani hadir 226 dan izin 63, oleh karena itu, kuorum telah tercapai,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat tersebut salah satunya mengagendakan penerimaan laporan Komisi III DPR RI mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset.

AMPB bersama sejumlah kelompok lainnya menjadikan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai dua tuntutan utama dalam aksi. Kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi antara lain AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Dalam pelaksanaan pengamanan, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.274 personel. Kendaraan taktis dan water cannon juga disiagakan di halaman Kompleks Parlemen.

Polisi menerapkan prosedur pemeriksaan acak terhadap massa untuk memastikan tidak terdapat barang terlarang atau benda yang dapat membahayakan.

Di sisi lain, akses utama menuju kawasan parlemen ditutup. Kendaraan dari arah Gatot Subroto dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda. Water barrier dipasang dari arah Semanggi maupun Gelora Bung Karno.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional menyesuaikan pergerakan massa dan kondisi jalan. Sejumlah layanan Transjakarta dialihkan, diperpendek lintasannya, hingga dihentikan sementara. Halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan tidak melayani naik-turun penumpang selama situasi berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sebelumnya memastikan tidak ada kebijakan penyekatan jalan bagi masyarakat yang hendak menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

Djamari mengatakan TNI dan Polri bersinergi mengawal aksi agar berlangsung tertib dan aman serta mencegah masuknya penyusup. Pemerintah, kata dia, tidak akan menghambat masyarakat dari luar DKI Jakarta yang hendak datang untuk menggelar demonstrasi.

Sementara itu, massa AMPB yang masih berada di luar Gedung DPR RI tetap melanjutkan penyampaian aspirasi meskipun perwakilan mereka telah masuk ke ruang rapat paripurna.