PALU, MAL – Majelis Pendidikan Pengurus Besar (PB) Alkhairaat membangun koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palu dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Donggala untuk membenahi tata kelola satuan pendidikan Alkhairaat.
Ketua Majelis Pendidikan PB Alkhairaat, Abdurahman Abdillah Rumi, Kamis (15/10), mengatakan pembenahan dilakukan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah satuan pendidikan sejak dirinya dipercaya memimpin majelis tersebut hampir tiga bulan lalu.
Dari hasil pemantauan itu, pihaknya menemukan berbagai persoalan yang perlu ditangani agar pengelolaan satuan pendidikan Alkhairaat di berbagai daerah memiliki keseragaman dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ada banyak persoalan. Saat ini kita mencoba perlahan membenahinya, dan tentunya kita berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini dinas pendidikan daerah setempat, agar tujuan kami juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat,” kata Abdurahman.
Ia menjelaskan, tahap awal pembenahan menyasar satuan pendidikan Alkhairaat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palu dan Disdikpora Donggala mendapat respons positif dari kedua instansi tersebut.
“Alhamdulillah, kedua dinas ini setelah kita temui terkait tujuan Majelis Pendidikan, menyambut baik dan siap membantu kita secara bersama memperbaiki sistem nomenklatur pendidikan yang ada. Bahkan, mereka akan memfasilitasi kami untuk mempertemukan semua satuan pendidikan dalam satu forum,” ujarnya.
Selain dinas pendidikan, Majelis Pendidikan PB Alkhairaat juga akan melibatkan kantor Kementerian Agama setempat dalam upaya membenahi satuan pendidikan Alkhairaat di kabupaten dan kota.
Abdurahman mencontohkan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah penggunaan papan nama sekolah dengan penulisan Alkhairaat yang berbeda-beda, termasuk penggunaan nama “Alchairaat” serta penambahan kata “yayasan” di depan nama lembaga.
Persoalan lain menyangkut sejumlah madrasah yang menggunakan logo Alkhairaat, tetapi tidak pernah melaporkan proses pembelajaran yang berlangsung. Kondisi tenaga pengajar juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu dibenahi.
“Belum lagi ada madrasah yang berjalan sendiri dengan menggunakan logo Alkhairaat, tapi selama ini tidak pernah melaporkan proses pembelajaran yang berlangsung. Belum lagi dengan persoalan tenaga pengajarnya,” ungkapnya.
Menurut Abdurahman, berbagai temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Majelis Pendidikan PB Alkhairaat untuk menata kembali satuan pendidikan di bawah naungan lembaga tersebut agar pengelolaannya lebih tertib dan terkoordinasi.
