LPMS Poso-Paramadina Gelar Lokakarya Melawan Hoax

oleh -
Suasana lokakarya di aula salah satu hotel di Kota Poso, Kamis (14/03). (FOTO: MANSUR) pagi.(MAL/MANSUR)

POSO – Lembaga Penguatan Masyarakat (LPMS) Poso bekerja sama dengan Lembaga Paramadina Jakarta menggelar lokakarya dengan tema “Melawan Hasutan Kebencian dan Berita Hoax”, selama dua hari (tanggal 14 sampai 15 Maret, di salah satu hotel di Kota Poso.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur LPMS Poso, Budiman Maliki, Ketua Paramadina Jakarta, Ihzan Ali Fauzi sekaligus sebagai pemateri.

Direktur LPMS Poso, Budiman Maliki, mengatakan pentingnya kegiatan tersebut saat menyongsong Pemilu 2019.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Poso itu, pihaknya sebagai penyelenggara  terus berupaya untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa pelaksanaan pesta demokrasi bangsa di wilayah Poso dipastikan dapat terselenggara dengan sukses dan lancar tanpa ada berita hoax.

BACA JUGA :  Diduga Langgar Kode Etik, Ketua dan Anggota KPU Poso Diperiksa DKPP RI

Budiman menambahkan, dengan melihat sejarah Kabupaten Poso yang pernah terjadi konflik di masa lalu, hingga masuk daerah rawan gangguan keamanan Pemilu 2019, maka sekiranya kegiatan itu dapat membawa manfaat dalam menangkal hoax dan isu-isu lainnya sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan sukses.

Sementara Ketua Paramadina Jakarta, Ihzan Ali Fauzi, menjelaskan, pihaknya sengaja  menggelar kegiatan  di wilayah Poso, karena dianggap masih memiliki indeks kerawanan yang masih tinggi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

BACA JUGA :  KPU Poso Tetapkan 179.678 DPT untuk Pilkada 2024

Diakuinya, atas dasar masuknya Poso dalam urutan ke 7 sebagai wilayah rawan Konflik versi Bawaslu, menjadi tantangan untuk mengajak warga Poso secara bersama-sama untuk melawan berita hoax.

Ihzan, menjelaskan, Kabupaten Poso yang didiami oleh ragam suku, ditambah dengan rekam jejak sebagai daerah yang pernah dilanda konflik komunal sehingga terdapat kekhawatiran akan timbulnya konflik saat Pemilu.

Ihzan mengakui, jika saat ini secara umum demokrasi Indonesia banyak menghadapi masalah menjelang pelaksanaan Pemilu serentak dengan berbagai potensi kerawanan. (MANSUR)