PALU, MAL — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, menyoroti serius lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah yang menjadi pusat industri nikel di Sulteng.
Menurutnya, peningkatan tajam kasus ISPA tidak boleh dipandang sebagai persoalan kesehatan biasa, melainkan sinyal darurat yang menuntut perhatian pemerintah.
Safri menilai, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut sebagai sinyal yang membutuhkan pemeriksaan serius terhadap kualitas lingkungan dan udara di kawasan industri. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan konkret dari pihak berwenang.
“Ini sinyal darurat kesehatan masyarakat. Sebuah peringatan keras bahwa ada masalah serius yang sedang dibiarkan. Jangan sampai kita sibuk menghitung nilai investasi, tapi lupa menghitung berapa besar beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat di sekitar kawasan industri,” ujar Muhammad Safri, Selasa (06/10).
Berdasarkan data Kajian Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirilis Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 2026, hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup menjadi bagian dari persoalan yang terdampak oleh aktivitas industri nikel di Morowali dan Morowali Utara.
Kajian tersebut dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat serta penelitian mengenai kompleksitas industri nikel di dua kabupaten tersebut.
Data Dinas Kesehatan Sulteng yang dicantumkan dalam kajian itu mencatat 305.191 kasus ISPA pada 2026, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 262.160 kasus. Morowali menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus **ISPA kawasan industri nikel** tinggi, mencapai 57.190 kasus, yang banyak ditemukan di wilayah berdekatan dengan kawasan industri pemurnian nikel.
Bagi Safri, rangkaian data tersebut harus menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti melihat persoalan kesehatan dan persoalan industri sebagai dua masalah yang terpisah. Ia menekankan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kita seolah membiarkan masyarakat menghirup udara kotor setiap hari, sementara pemerintah sibuk dengan rutinitas administratif,” kata Muhammad Safri.
Safri menilai, dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan berpotensi menjadi persoalan yang jauh lebih panjang dibandingkan bencana pencemaran yang terlihat sesaat. Risiko kesehatan yang menimpa warga akibat polusi udara perlu segera diatasi.
“Ini jauh lebih berbahaya dibanding karhutla. Kalau udara tercemar dan masyarakat menghirupnya setiap hari, penyakit bisa muncul sebagai biaya yang harus dibayar masyarakat dari sebuah investasi,” tegas Muhammad Safri.
Persoalan **ISPA kawasan industri nikel** tidak hanya terjadi di Morowali. Safri membeberkan data Dinas Kesehatan Morowali Utara pada Januari 2026 mencatat rata-rata 78 hingga 88 kasus ISPA per hari. Angka tersebut dihimpun dari seluruh layanan kesehatan di wilayah itu, mulai dari puskesmas hingga fasilitas kesehatan lainnya.
Karena itu, ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) turun langsung melakukan audit lingkungan terhadap kawasan industri nikel di Morowali dan Morowali Utara. Audit ini harus komprehensif dan tidak bersifat parsial.
Audit tidak cukup hanya memeriksa dokumen perusahaan, tetapi harus mencakup kualitas udara, sumber emisi, pengelolaan limbah, dampak terhadap permukiman, hingga kemungkinan hubungan antara paparan pencemar dan meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat.
Ia juga meminta Tim Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) KLH/BPLH memperkuat pengawasan dan memastikan penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten.
“Penegakan hukum lingkungan harus adil dan konsisten. Jangan hanya tegas di pusat, tapi longgar di daerah,” tegas Muhammad Safri.
Untuk itu, ia meminta, pengawasan tidak dilakukan secara tebang pilih terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan industri nikel.
Industri harus tetap mendapatkan kepastian berusaha, tetapi kepastian investasi tidak boleh berarti mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dan lingkungan yang sehat. Masyarakat Morowali dan Morowali Utara memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat seperti masyarakat di daerah lain.
“Tidak boleh ada industri yang mencari keuntungan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat, termasuk industri yang beroperasi di Morowali Utara,” imbuh Muhammad Safri.
Safri menilai pemerintah harus mulai menghitung persoalan hilirisasi tidak hanya dari nilai investasi, produksi, ekspor, atau penerimaan ekonomi. Biaya kesehatan dan kerusakan lingkungan juga harus dihitung sebagai bagian dari ongkos pembangunan, terutama dalam kasus **ISPA kawasan industri nikel**.
Sebab, jika pencemaran dibiarkan, biaya akhirnya dapat berpindah kepada masyarakat melalui meningkatnya pengeluaran berobat, beban fasilitas kesehatan, menurunnya produktivitas, hingga kualitas hidup warga. Ini adalah beban yang harus dihindari.
“Jangan sampai keuntungan ekonominya dihitung sebagai keberhasilan investasi, sementara penyakit dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai urusan rakyat,” kata Muhammad Safri. ***
