PALU, MAL — Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara, mendorong pengawasan tambang nasional yang lebih ketat.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengarahkan para menteri, khususnya Menteri ESDM, agar seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) memastikan minimal 70% hasilnya dinikmati negara. Hal ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dikeruk. Hasilnya harus lebih banyak dinikmati bangsa sendiri dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Muhammad Safri, Rabu (18/11/2026).
Untuk memastikan instruksi Presiden berjalan efektif, Safri meminta pemerintah memperketat pengawasan tambang nasional terhadap empat aspek kunci: produksi hasil pertambangan, penjualan komoditas tambang, pencatatan dan pelaporan produksi, serta aktivitas ekspor hasil tambang.
Pengawasan yang ketat diperlukan agar besarnya hasil tambang yang keluar sebanding dengan penerimaan yang masuk ke negara.
“Jangan sampai hasil tambang yang keluar begitu besar, tetapi penerimaan yang masuk ke negara tidak sebanding,” tegas Safri.
Anggota DPRD Sulteng ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi pertambangan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Mengingat Sulteng merupakan pusat pertambangan dan industri pengolahan mineral, perkembangan sektor ini harus selaras dengan perhatian terhadap lingkungan, infrastruktur jalan, pelayanan publik, serta dampak sosial dan ekologis yang menyertai kegiatan.
“Jangan sampai kekayaan alam diambil dari daerah, tetapi kesejahteraan masyarakatnya tertinggal,” ujarnya.
Menurut Safri, peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan ini, melalui pengawasan tambang nasional yang efektif, juga harus diikuti pembagian manfaat yang adil kepada daerah penghasil.
Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat di wilayah penghasil turut merasakan manfaat dari pemanfaatan kekayaan alam tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Semangat memperjuangkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat tersebut juga menjadi dasar pembentukan Laskar Pasal 33 Sulawesi Tengah, yang hadir untuk mengawal ekonomi konstitusi dan memastikan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Safri mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan modal, teknologi, dan lapangan kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun, investasi tidak boleh membuat negara kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri. Prinsip tersebut menjadi bagian dari gagasan Prabowonomics yang harus berjalan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan tambang bukan hanya besarnya produksi atau nilai ekspor. Yang paling penting adalah seberapa besar hasilnya dinikmati negara, daerah, dan rakyat berkat pengawasan tambang nasional yang adil,” pungkasnya.
