Longki Curhat Soal Gaji Kepala Daerah

oleh
Longki Djanggola

PALU – Gubernur Sulteng, Longki Djanggola selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh indonesia (APPSI), curhat mengenai kondisi gaji gubernur yang jauh lebih kecil dari gaji anggota DPRD.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi APPSI sebelumnya, terkait perlunya pemberian gaji kepala daerah sesuai dengan beban tugasnya.

“Sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang sangat besar, baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam mengelola anggaran di daerah,” ungkap Longki, Kamis (21/02).

Dia mengakui, provinsi yang dipimpinnya memiliki PAD dan APBD yang tidak terlalu besar, namun gaji anggota DPRD di beberapa daerah saat ini lebih besar dari kepala daerah plus biaya transportasi, perumahan serta biaya lain.

“Terus kami kapan?,” tanya Longki.

Itulah mengapa kata dia, APPSI menyuarakan hal tersebut karena menurutnya kerja kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/wali kota tidaklah gampang.

“Ini kami suarakan supaya pemerintah pusat juga tahu gaji kami kecil. Ada memang tambahan biaya operasional, tapi semua itu harus ada kwitansi, harus ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Salah-salah kita disposisi,a bisa masuk penjara,” tutupnya.

Sementara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengimbau kepala daerah tidak mengeluhkan besaran gaji yang mereka dapatkan dari negara. JK mengatakan, kalau hitung-hitungan gaji, gaji presiden dan wakil presiden bahkan tidak lebih besar dari gaji DPR RI atau DPRD.

“Presiden pun gajinya lebih kecil dari DPRD. Padahal tanggung jawabnya jauh lebih besar,” kata Jusuf Kalla di Forum Rakernas APPSI, Padang, Kamis (21/2).

Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan besaran gaji bukanlah tujuan utama menjadi kepala negara. Walau gaji presiden dan gubernur tidak besar, tetap saja ada banyak yang berjuang dan bertarung untuk menjadi kepala daerah dan kepala negara.

Karena tujuan utama jadi pejabat publik adalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau ingin gaji besar menurut JK harus bekerja untuk swasta, bukan untuk negara.

Masih banyak PR bagi masing-masing kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya di dalam tantangan global. Kepala daerah, kata JK, harus memicu masyarakatnya untuk lebih kreatif. Supaya masyarakat Indonesia bisa mandiri secara ekonomi. (FALDI/YAMIN/ROL)

Donasi Bencana Sulbar