PALU- Dalam waktu dekat ini, perwakilan warga dari Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa akan bertolak ke Jakarta, guna menemui Presiden Joko Widodo.

Kunjungan ke Jakarta tersebut dalam rangka menindaklanjuti petisi warga kepada Presiden yang telah diserahkan melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate, Sabtu (02/02) silam.

“Insya Allah pada bulan Maret ini, sekitar 10 perwakilan warga yang akan menyerahkan langsung petisi kepada Presiden,” kata Ketua Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa, Abdurrachman Kasim, Kamis (28/02).

Menurutnya, Presiden harus peduli, jangan asal mendengar laporan “asal bapak senang”.

“Laporannya Sulteng sudah aman, padahal masih banyak masalah. Ini yang harus Presiden tahu,” katanya.

Dalam petisi tersebut, kata dia, warga keberatan dengan pembangunan huntara karena dinilai mubazir. Untuk itu, dana pembangunannya dikompensasikan kepada korban untuk biaya hidup selama dua tahun, sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

“Sebab sampai saat ini lima bulan pascagempa, huntara yang dijanjikan juga tidak jelas,” ujarnya.

Dia berharap agar penentuan kebijakan, para penyintas selalu dilibatkan, sebab merekalah yang mengalami langsung.

“Selama ini terjadi, pemerintah tidak melibatkan penyintas, padahal ada aturannya dalam undang-undang,” ungkapnya.

Penduduk Kelurahan Balaroa sendiri berkisar sekitar 14 ribu jiwa. Yang terdampak bencana gempa dan likuifaksi sekitar 2000 kepala keluarga atau 4000 jiwa. Sementara korban meninggal sekitar 700 jiwa. (IKRAM)