SIGI – Indeks Risiko Bencana (IRB) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki nilai IRB rata-rata 146.07, yang masuk kategori tinggi selama tahun 2015-2021.
Ancaman bencana di Sulteng dari IRB meliputi gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem serta abrasi.
CEO Yayasan CARE Peduli (YCP/CARE Indonesia), Dr. Abdul Wahib Situmorang, menjelaskan, temuan CARE Indonesia dari Rapid Gender Assessment (RGA) tentang situasi darurat di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan, serta kelompok rentan lainnya, lebih terdampak oleh bencana dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki.
“Perempuan punya beban ganda melakukan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah tangga, anak-anak dan orang tua. Di sisi lain perempuan juga banyak yang bekerja dan menyediakan kebutuhan keluarga,” katanya, saat sosialisasi program penguatan ketangguhan perempuan dan pemuda, di aula Kantor Bupati Sigi, Rabu (17/07).
Menurutnya, beban tambahan ini yang membuat perempuan jarang berpartisipasi dalam pertemuan di masyarkat dan di proses pengambilan keputusan.
Untuk itu, lanjut dia, CARE bersama mitra, KARSA Institute, yang juga didukung oleh UN Women dengan pendanaan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA), melihat penting untuk mengatasi kesenjangan ini, termasuk di Kabupaten Sigi, untuk mendukung pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs) 5 yakni Kesetaraan Gender.
“Pendekatan terpadu kami akan menempatkan perempuan dan anak muda menjadi pusat dari upaya mewujudkan resiliensi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Abdul menyampaikan, pendekatan terpadu untuk program penguatan ketangguhan masyarakat di Kabupaten Sigi akan berjalan selama dua tahun. Penguatan perempuan dan anak muda akan menjangkau 6 desa, yakni Desa Pombewe, Ngatabaru, Pesaku, Rarapadende, Wisolo, dan Desa Ramba.
“Setidaknya 10.000 masyarakat di enam desa tersebut akan dilibatkan. CARE senang sekali dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak muda dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil serta mampu bertahan dari dampak buruk krisis dan kebencanaan,” ujar Abdul.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Nuim Hayat, menyambut baik sinergi bersama CARE Indonesia dan KARSA Institute.
Nuim mengatakan, pemahaman masyarakat tentang ketahanan bencana dan krisis masih perlu ditingkatkan dengan kolaborasi antar pihak, untuk dapat memberikan edukasi pencegahan dan saat terjadi krisis dan bencana.
Lanjut dia, Pemkab Sigi melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan instansi terkait untuk membangun kesiapsiagaan dan mengedukasi warga khususnya menghadapi bencana alam dan krisis lainnya.
“Harapan kami program ini dapat meningkatkan kapasitas perempuan dan pemuda untuk mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat serta mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga kesetaraan gender di masyarakat dapat diperkuat serta desa ramah anak dan perempuan dapat diinisiasi,” ujarnya.
Direktur KARSA Institute, Rahmat Saleh, menambahkan, sinergi memperkuat ketangguhan perempuan dan anak muda di Kabupaten Sigi penting untuk melihat keterhubungan antara kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian.
“Kami akan mulai dengan melakukan penilaian berbasis gender. Pengembangan kapasitas perempuan dan anak muda kemudian akan dilakukan agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan mengembangkan kegiatan ekonomi untuk pembangunan. Upaya penguatan kebijakan juga diimplementasikan agar mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, kesetaraan gender, dan pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap krisis,” ungkap Rahmat.
Ia menambahkan, setiap tahapan dalam program penguatan ketangguhan perempuan dan anak muda di Kabupaten Sigi akan dilakukan pemantauan dan evaluasi serta menilai kemajuan dan pengaruh yang didapat.
“Konsistensi pemantauan dan evaluasi penting bagi kami sehingga akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tidak hanya kepada masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan lain seperti perangkat desa, lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi penting dalam melihat dampak, efektivitas dan efisiensi,” pungkasnya. (RIFAY)