PARIMO – Polemik mengenai 53 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kini kian memanas.
Isu yang awalnya dianggap sekadar persoalan data, kini berkembang menjadi ujian atas wibawa dan integritas pemerintahan daerah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parimo, Faradiba Zaenong, menilai kisruh tersebut mencerminkan buruknya koordinasi serta lemahnya kontrol internal di tubuh pemerintah daerah.
Menurut Faradiba, publik awalnya mengetahui bahwa Bupati hanya menerima 16 titik usulan WPR, namun dalam dokumen resmi yang ditandatangani langsung oleh Bupati, jumlah itu melonjak menjadi 53 titik.
“Pertanyaannya sederhana, siapa yang menambah, atas dasar apa, dan mengapa Bupati bisa menandatangani tanpa mengetahui secara utuh isi dokumen itu,” ujarnya, Rabu (29/10).
Faradiba menilai, kondisi tersebut telah menimbulkan keraguan publik terhadap integritas birokrasi di Parimo.
Ia menegaskan, pemerintahan seharusnya berjalan berdasarkan sistem dan aturan yang transparan, bukan karena kedekatan atau permainan kepentingan di belakang meja.
“Setiap kali publik menunggu penjelasan yang menenangkan, yang muncul justru saling bantah antarpejabat. Rakyat tidak butuh drama, mereka butuh kepemimpinan yang tegas dan paham apa yang terjadi di bawah tanggung jawabnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sebagai kepala daerah, Bupati seharusnya menjadi pihak yang menenangkan suasana, bukan memperkeruh polemik. Bila memang terjadi kesalahan internal, kata Faradiba, penyelesaiannya seharusnya dilakukan secara tertutup dan bermartabat.
“Ruang publik bukan tempat untuk cuci tangan dan lempar kesalahan. Kalau setiap pejabat berbicara tanpa arah, itu hanya memperlihatkan retaknya koordinasi dan lemahnya kendali pemerintahan,” ungkapnya.
Faradiba menambahkan, kasus 53 titik WPR seharusnya dijadikan momentum koreksi bagi pemerintah daerah, bukan sekadar arena pencitraan atau pembelaan diri.
“Ukuran kepemimpinan sejati bukan pada seberapa keras seseorang membela diri di hadapan publik, tetapi seberapa tuntas ia menyelesaikan kekacauan yang terjadi di dalam sistem yang ia pimpin,” katanya.
Ia menutup dengan sindiran tajam terhadap kepemimpinan di Parimo.
“Kalau Bupati terus sibuk berbicara di depan media, sementara masalah di meja kerjanya tak kunjung dibereskan, wajar rakyat bertanya, apakah Parigi Moutong masih dipimpin, atau hanya sedang dipertontonkan?” pungkasnya.
