MOROWALI – Chief Executive Officer (CEO) PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali Aleander Barus menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar Rp2 triliun pada 2017.

“Jumlah itu naik dibanding 2016 sebanyak Rp1 triliun,” katanya dihadapan Tim Komisi VII DPR RI yang berkunjung ke kawasan industri pertambangan nikel yang dikelola PT.IMIP di Bahodopi, Kabupaten Morowali, sekitar 600 kilometer tenggara Kota Palu, Jumat (20/7) petang.

Pada dialog tersebut, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Herman Khaeron meminta PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Morowali yang merupakan pusat operasi perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, CEO PT.IMIP Alexander Barus menyatakan pihaknya sangat berkomitmen dan bersedia untuk membantu meningkatkan PAD Morowali namun hal itu terbentur oleh peraturan peundang-undangan.

“Undang-undang menyatakan bahwa seluruh pajak dan royalti harus disetor ke kas negara. Nanti pemerintah pusat yang menyalurkannya kembali ke daerah dalam hal ini Morowali dan Sulawesi Tengah. Andai ada aturan yang membolehkan dan mengharuskan kami menyetor royalti dan pajak langsung ke kas Pemda Morowali, maka itu akan kami lakukan, ” kata Alexander.

Anggota Komisi VII lainnya Ahmad HM. Ali juga mempertanyakan komitmen PT IMIP untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal asal Kabupaten Morowali.

Selain itu, anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah ini juga meminta PT IMIP untuk memberikan kuota khusus bagi siswa-siswi asal Morowali untuk bisa diterima kuliah di kampus politeknik industri logam Morowali (PILM).

Menanggapi pernyataan Ahmad M. Ali dari Partai Nasdem tersebut, Alexander Barus menyebutkan pihaknya sangat memprioritaskan tenaga kerja asal Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“Begitu komitmen kami dalam menggunakan tenaga kerja lokal sampai-sampai semua jurusan di tingkat pendidikan strata satu kami terima. Bahkan ijazah SMA pun kami terima, “kata Alexander.

Khusus penggunaan tenaga kerja lokal, pihak PT IMIP sejak delapan bulan terakhir membuka jalur khusus bagi calon karyawan yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) Morowali. Program itu dilakukan atas permintaan Pemda Morowali.

Terkait permintaan kuota khusus bagi warga Kabupaten Morowali dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus PILM, Alexander mengatakan bahwa itu bukan merupakan kewenangan mereka.

Pasalnya, kampus politeknik tersebut merupakan milik Kementerian Perindustrian.

“PT IMIP hanya sebatas men-support saja. Misalnya kami membantu menyediakan peralatan di workshop dan tenaga pengajar di kampus politeknik itu. Selebihnya merupakan kewenangan dari kementerian perindustrian, ” katanya lagi.

Koordinator Humas PT. IMIP Dedy Kurniawan yang dihubungi melalui pesan whatsapp menyebutkan Tim Komisi VII DPR RI yang berjumlah delapan orang tersebut melihat langsung aktivitas industri pertambangan di kawasan IMIP dan lokasi reklamasi area eks penambangan PT Bintang Delapan Mineral.

Komisi yang membidangi pertambangan dan energi, lingkungan hidup, riset dan teknologi kitu juga melihat dari dekat proses peleburan ore menjadi nickel pig Iron (NPI) dan stainless steel pada salah satu smelter. (HARIS)