PALU – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah atau Bank Sulteng mengusulkan komposisi calon direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Palu, Kamis, RUPS-LB menetapkan Isdar E. Burhanuddin sebagai calon Direktur Operasional. Posisi tersebut diketahui telah kosong dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, RUPS-LB juga mengusulkan Firmansyah Azis sebagai calon Direktur Bisnis, menyusul berakhirnya masa jabatan Myrna Rianasari yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.
Pada jajaran komisaris, Nolvi Kilanta diusulkan sebagai calon Komisaris. Sementara itu, Novi Ventje B. Kaligis yang sebelumnya menjabat Komisaris Independen, dicalonkan untuk mengisi posisi Komisaris Utama.
Isdar E. Burhanuddin saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng Kabupaten Sigi. Firmansyah Azis diketahui menjabat Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat Bank Sulteng.
Adapun Nolvi Kilanta saat ini menjabat sebagai Kepala Grup Operasi PT Bank SulutGo yang merupakan bagian dari PT Mega Corpora.
Dengan usulan tersebut, komposisi direksi Bank Sulteng saat ini masih diisi Ramiyatie sebagai Direktur Utama dan Judy Koagow sebagai Direktur Kepatuhan. Di jajaran komisaris, nama yang tercatat yakni Novi Ventje B. Kaligis dan Max Kembuan.
Seluruh calon direksi dan komisaris tersebut selanjutnya akan menjalani proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat resmi menjabat.
Berikut komposisi kepemilikan saham Bank Sulteng dari terbesar sampai terkecil, yakni Pemprov Sulteng 30,64 persen atau 1.507.448 lembar saham. PT Mega Corpora 26,00 persen atau 1.279.348 lembar saham. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong 4,93 persen atau 242.638 lembar saham.
Pemkab Banggai 4,85 persen atau 238.417 lembar saham. Pemkab Tolitoli 4,52 persen atau 222.523 lembar saham. Pemkab Banggai Kepulauan 3,68 persen atau 181.068 lembar saham.
Pemkab Poso 3,49 persen atau 171.897 lembar saham. Pemkab Donggala 3,42 persen atau 168.487 lembar saham. Pemkab Tojo Una-Una 3,34 persen atau 164.495 lembar saham. Pemkab Buol 3,02 persen atau 148.407 lembar saham.
Pemkab Morowali Utara 2,94 persen atau 144.741 lembar saham. Pemkab Morowali 2,93 persen atau 144.164 lembar saham. Pemerintah Kota Palu 2,56 persen atau 125.728 lembar saham.
Pemkab Banggai Laut 2,31 persen atau 113.591 lembar saham dan Pemkab Sigi 1,36 persen atau 66.746 lembar saham.
