PALU – Penyelesaian persoalan warga Mess Pondok Karya LIK Tondo tidak boleh berhenti pada penandatanganan berita acara kesepakatan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh komitmen yang telah disepakati, terutama menyangkut kepastian hunian dan hak 18 kepala keluarga yang terdampak.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, SE., yang hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama penyelesaian permasalahan warga Mess Pondok Karya LIK Tondo, Senin (9/11/2026), di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam menghadirkan kepastian bagi masyarakat. Namun, tindak lanjut dan konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan kesepakatan menjadi hal yang menentukan keberhasilan penyelesaian.
Kesepakatan bersama melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD Sulteng, perangkat daerah terkait, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, pihak perusahaan, dan masyarakat.
Dalam kesepakatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memfasilitasi pembangunan rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga. Sementara pihak perusahaan menyediakan lahan relokasi sekitar 2 hektare di luar Jalan Danvasos, Kelurahan Tondo, Kota Palu.
Setiap keluarga direncanakan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan status lahan Hak Guna Bangunan (HGB). Kepastian legalitas lahan, termasuk jaminan bebas sengketa maupun gugatan pihak lain, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi dalam proses relokasi.
Selain pembangunan rumah, penyelesaian juga mencakup penyediaan air bersih, sambungan listrik, fasilitas pendukung, serta koordinasi pembangunan infrastruktur lingkungan dan akses jalan oleh pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kota Palu.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu turut bertanggung jawab dalam proses pengukuran, pemetaan, pemasangan batas bidang tanah, dan penerbitan peta bidang tanah sebagai bagian dari penyiapan kawasan relokasi.
Pemindahan warga direncanakan berlangsung bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat April 2027. Tahapan tersebut membutuhkan koordinasi lintas pihak agar seluruh kebutuhan warga dapat dipenuhi sebelum proses perpindahan dilaksanakan.
Kehadiran Hidayat Pakamundi dalam proses penyelesaian tersebut mencerminkan dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terhadap langkah kolaboratif pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan dalam mencari solusi atas persoalan yang menyangkut kepastian tempat tinggal warga.
Penyelesaian konflik, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat atas tempat tinggal dan kepastian lahan, memerlukan komitmen yang tidak hanya diwujudkan melalui kesepakatan formal, tetapi juga melalui tindakan nyata, keterbukaan proses, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Kesepakatan warga Mess Pondok Karya LIK Tondo diharapkan menjadi bukti bahwa persoalan yang berlarut-larut dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, sekaligus menjadi rujukan bagi penyelesaian persoalan agraria lainnya di Sulawesi Tengah.
Dengan terpenuhinya seluruh komitmen yang telah disepakati, 18 kepala keluarga terdampak diharapkan memperoleh hunian yang layak, kepastian hukum atas lahan relokasi, serta kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.
