POSO – Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya (SP-SR) Poso bersama Kelompok Feminis Muda Sulewana (KFMS) menggelar dialog publik laporan Feminist Participatory Action Research (FPAR) terkait dampak pembangunan PLTA terhadap kehidupan perempuan di Desa Sulewana, Saojo, Pandiri, Kuku, dan Tampemadoro.
Kegiatan yang digelar di Hotel Bambu Jaya Poso, Kamis (28/8), turut dihadiri Asisten II Pemkab Poso, Ir Abdul Kahar Latjare, serta para peneliti dari desa terdampak.
Ketua BEK SP-SR Poso, Kurnia Widyawati menegaskan, PLTA Poso Energi gagal memberi solusi krisis iklim.
Menurutnya, pemerintah hanya mengejar target penurunan emisi tanpa menimbang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan masyarakat.
“Fakta di lapangan menunjukkan perempuan paling rentan. Mereka kehilangan sumber ekonomi, terjerat kemiskinan, hingga kesulitan mengakses air bersih,” kata Kurnia.
Asmi, peneliti asal Desa Tampemadoro, mengungkapkan warga kini harus membeli air galon karena Sungai Poso yang dulunya jernih berubah keruh dan berlimbah.
“Dulu kami bisa langsung minum dari sungai. Sekarang terpaksa beli air bersih. Hidup makin melarat, terutama bagi perempuan,” ujarnya.
Protes juga datang dari warga Sulewana. Taere menuding pembebasan lahan bermasalah dan menimbulkan pergeseran tanah.
“Banyak kebun rusak akibat luapan air PLTA. Kami justru makin sengsara,” tegasnya.
Dampak lain dirasakan di Tampemadoro, di mana sejumlah makam harus dipindahkan karena mata air jebol.
“Begitu pintu air dibuka, langsung banjir. Warga juga alami gagal panen,” kata Hayati, warga setempat.
Keluhan serupa datang dari Ester, warga Saojo, yang menyebut pagar sogili kerap jebol. Ia juga menyinggung 22 KK yang hingga kini belum menerima ganti rugi.
Sementara itu, pihak PLTA melalui melalui Humasnya, Safri menyebut jika komplain mereka itu sudah difasilitasi, oleh gubernur mengundang semua pihak agar turun ke lokasi.
“Yang turun ke lokasi mengecek secara ilmiah itu ada bagian geologi dan sipil, Dinas ESDM serta DLH,” tutup Safri.
