PALU – Badan Intelijen Negara (BIN) ikut mengambil peran dalam merealisasikan target vaksinasi dalam rangka membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.
BIN sendiri telah merealisasikan vaksinasi massal Covid-19 di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Dengan keterlibatan BIN, target vaksinasi yang ditetapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), bisa terlampaui.
Dinkes Parimo sendiri menargetkan sebanyak 21.200 dosis vaksin Sinovac dan Pfizer. Hingga 13 Desember 2021 kemarin, target yang terealisasi bahkan mencapai 21.727 dosis atau sudah melebihi 100 persen.
Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin mengatakan, BIN Daerah Sulteng berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi di wilayah Sulteng guna membentuk herd immunity (kekebalan kelompok) agar masyarakat terlindungi dari wabah Covid-19.
Meski demikian, kata dia, BIN tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah daerah, seperti Pemkab Poso, Parigi Moutong, Morowali, Banggai, Morowali Utara, Banggai Kepulauan dan Pemkot Palu.
“Bentuk kerja sama berupa mendukung cakupan vaksinasi melalui penyiapan sasaran vaksin, merekrut dan mengoperasional tenaga vaksinator, dan bantuan vaksin,” tuturnya, Selasa (14/11).
Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa kegiatan vaksinasi BIN juga dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, seperti vaksinasi Santri di Kompleks Alkhairaat Palu, serta vaksinai pelajar di SMA Negeri 3 Poso dan SMA Negeri 1 Parigi.
Ia mengakui terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulteng, di antaranya massifnya informasi negatif di awal pelaksanaan vaksinasi, stok vaksin sempat difokuskan di Pulau Jawa, dan kondisi geografis wilayah.
“Beberapa kendala lainnya tidak kami sebutkan secara terbuka. Namun semua dapat diatasi dengan keterpaduan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia berharap, di sisa waktu 20 hari pencapaian target vaksinasi nasional sebesar 70 persen pada Desember 2021 dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. ***
