PARIMO – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menunda penyusunan desain rehabilitasi Irigasi Ampibabo akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku tahun ini.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Parimo, Zubaid, mengatakan kerusakan terparah terjadi pada bangunan bendung dan saluran pengambilan air setelah banjir yang melanda wilayah tersebut pada Mei 2024 lalu.
“Kami langsung mengambil langkah untuk mengusulkan desain perencanaan rehabilitasi pada tahun anggaran 2025,” ujarnya saat dihubungi, Senin (28/7).
Zubaid menjelaskan, meskipun usulan tersebut telah disetujui dan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 sebagai program prioritas, pelaksanaannya masih tertunda karena efisiensi anggaran.
Ia menambahkan, anggaran penyusunan desain tidak dapat diusulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat karena terbentur masalah kewenangan. Irigasi Ampibabo merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Yang penting desain perencanaannya sudah ada. Karena ini irigasi kewenangan kabupaten, maka pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Zubaid menyebutkan bahwa jika desain sudah tersedia, pembangunan fisik irigasi dapat diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau APBD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia juga mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang membuka peluang pengusulan rehabilitasi daerah irigasi.
Menurutnya, rehabilitasi Irigasi Ampibabo menjadi prioritas karena kerusakannya berdampak langsung terhadap lahan pertanian milik warga di lima desa di Kecamatan Ampibabo yang saat ini tidak bisa dialiri air.
“Ini tetap menjadi prioritas kami. Tahun depan, jika pengusulan kembali dibuka, kami akan mengajukan lagi anggaran untuk penyusunan desain rehabilitasi Irigasi Ampibabo,” pungkasnya.
