PALU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulteng memberikan jaminan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Tahun 2019 adalah yang terbaik sepanjang pemilihan langsung.
“Karena kami tahu, Ketua KPU Tanwir Lamaming kalau sudah rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan DPT, selalu melihat rekomendasi Bawaslu,” demikian dipaparkan Koordinator Divisi Pengawasan, Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Sulteng, Sutarmin Ahmad pada kegiatan diskusi publik bertema “Siapkah Sulteng Melaksanakan Pemilu Pascabencana?” yang digagas Lingkar Studi Aksi Mahasiswa Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Komisariat Untad, di salah satu kafe di Kota Palu, Selasa (29/01) malam.
Dia mengatakan, soal orang dinyatakan hilang pascabencana, maka KPU, Disdukcapil dan Bawaslu mempunyai satu pemahaman.
“Bahwa orang tidak bisa kita klaim meninggal, kalau tidak ada dasar atau basis hukumnya,” katanya.
Orang meninggal tersebut, kata dia, harus dilaporkan dulu oleh keluarganya, diketahui kepala kelurahan setempat, lalu didata.
Dia juga memaparkan, pelanggaran yang terjadi di Sulteng sangat banyak. Sampai saat ini, kata dia, mereka telah menertibkan 1000 Alat Peraga Kampanye (APK) dan telah menyelesaikan 35 sengketa pemilu.
Selain Bawaslu, turut hadir sebagai narasumber Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming dan Kepala Disdukcapil Provinsi Sulteng, Abdul Haris Yotolembah.
Tanwir mengakui, pascabencana, sekitar dua pekan KPU terdampak di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parimo tidak bisa berjalan. Tetapi daerah lain tetap berjalan sesuai tahapan yang sementara ini memasuki tahapan pemutakhiran dan kampanye.
Hasil perbaikan DPTHP kedua, kata dia, jumlah pemilih di Sulteng sebanyak 1.952.810 jiwa. Ada selisih yang cukup signifikan dengan DPTHP pertama. Selisih ini diakibatkan adanya rekomendasi Bawaslu untuk mengakomodir pemilih AC.
Sementara Kepala Disdukcapil Sulteng, Abdul Haris Yotolembah, menyatakan, Sulteng siap melaksanakan Pemilu, sebab bencana yang terjadi bukan menjadi bencana nasional.
“Walaupun 4 ribu lebih orang dinyatakan meninggal dan hilang, tapi semua organisasi perangkat daerah dan pejabatnya masih ada,” ujarnya.
Pascabencana lalu, Dirjen telah mendatangkan tim sekitar 45 orang untuk memperbaiki jaringan.
Dia mengimbau kepada seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen kependudukan, sebab semua gratis.
“Karena per harinya, pemerintah pusat membayar Rp400 juta untuk sewa satelit. Rugi kalau tidak dimanfaatkan,” imbuhnya. (IKRAM)
