JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, bersama anggota lainnya, Vera R. Mastura dan Suryanto.

Sony Tandra menyampaikan, Provinsi Sulteng memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Oleh karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mendukung ketersediaan pangan di masa depan.

“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.

Dalam pertemuan tersebut, Sony juga menggali informasi mengenai strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di ibu kota.

“Apakah kebutuhan pangan DKI lebih banyak dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain, atau memiliki lahan dan produksi pangan mandiri di wilayahnya,” tanyanya.

Sony juga menanyakan teknologi budidaya ikan yang diterapkan di DKI Jakarta, apakah masih menggunakan metode tradisional atau sudah beralih ke sistem bioflok modern.

“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan serta petani di Sulawesi Tengah,” kata Sony.

Anggota komisi II, Suryanto menanyakan struktur kelembagaan Dinas KPKP yang mengintegrasikan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi.

Ia menilai hal ini menarik untuk dipelajari sebagai referensi penguatan tata kelola organisasi perangkat daerah di Sulteng.

Pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan di DKI Jakarta memang berasal dari daerah lain, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

Namun, Pemprov DKI berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga, distribusi, serta ketahanan pangan perkotaan, di antaranya melalui program bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penguatan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga menjelaskan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Pemerintah daerah terus memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, seperti perahu, mesin, alat tangkap, serta dukungan bengkel perbaikan alat nelayan.

Saat ini DKI Jakarta telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri, yang mendukung para pembudidaya baik secara tradisional maupun modern.

Teknologi bioflok telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di lahan terbatas. ***