PALU – Penyelesaian permasalahan warga Mess Pondok Karya LIK Tondo, Kota Palu, memasuki tahap akhir setelah seluruh pihak menyepakati langkah penyelesaian melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama, Senin (9/11/2026), di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, SE., hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam kegiatan tersebut, yang menjadi momentum penting bagi 18 kepala keluarga (KK) warga Mess Pondok Karya LIK Tondo untuk memperoleh kepastian tempat tinggal dan penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
Kesepakatan ini dicapai melalui proses koordinasi, komunikasi, dan musyawarah yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah, DPRD Sulteng, perangkat daerah terkait, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, pihak perusahaan, serta masyarakat terdampak.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, M.Kes., mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam upaya mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Penyelesaian konflik, menurut pemerintah, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan adalah komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi pembangunan rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga yang terdampak.
Selain itu, pihak perusahaan, termasuk Palu Nagaya dan pihak terkait, menyediakan lahan relokasi seluas kurang lebih 2 hektare di luar Jalan Danvasos, Kelurahan Tondo, Kota Palu.
Lahan tersebut direncanakan memiliki status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dengan pembagian masing-masing bidang berukuran 7 x 16 meter untuk 18 kepala keluarga. Lahan relokasi juga disyaratkan bersih dari sengketa maupun gugatan pihak lain.
Dalam kesepakatan, BPN Kota Palu bertanggung jawab melaksanakan pengukuran, pemetaan, pemasangan batas bidang tanah, hingga penerbitan peta bidang tanah bersama pihak perusahaan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pemenuhan kebutuhan dasar warga juga menjadi bagian dari kesepakatan, meliputi instalasi air bersih, sambungan listrik, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu turut berkoordinasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan, termasuk akses jalan menuju kawasan relokasi.
Proses pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 dan paling lambat April 2027, dengan tetap mengikuti tahapan serta ketentuan yang telah disepakati bersama.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bukan merupakan akhir dari proses, melainkan awal pelaksanaan seluruh kewajiban para pihak. Ia juga berharap penyelesaian persoalan warga Mess Pondok Karya LIK Tondo dapat menjadi contoh bagi penanganan konflik agraria lainnya di Sulawesi Tengah.
Kehadiran Hidayat Pakamundi yang mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan lembaga legislatif terhadap penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, koordinasi, dan kesepakatan bersama.
DPRD Sulteng berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat direalisasikan secara konsisten, sehingga 18 kepala keluarga warga Mess Pondok Karya LIK Tondo memperoleh kepastian hunian, perlindungan hak, dan kehidupan yang lebih layak.
Penyelesaian tersebut sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendorong penanganan konflik agraria yang mengedepankan dialog, kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
