PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menerima kehadiran massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama sejumlah elemen lainnya, Senin (04/05).
Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok, mulai dari serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, hingga tenaga honorer dari Kabupaten Donggala.
Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti hanya pada tahap penerimaan.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Hidayat.
Ia juga memastikan bahwa setiap tuntutan yang masuk akan dikaji secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat ditindaklanjuti secara konkret dan terukur,” tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menilai pentingnya menjaga komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat. DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat ini bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” kata Mahfud.
Ia juga membuka peluang adanya dialog lanjutan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan massa aksi.
“Kami membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan. Jika diperlukan, kami siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun stakeholder terkait agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif,” tegasnya.
