BANGGAI, MAL — Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, menyoroti mandeknya operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banggai.
Dalam kunjungan koordinasi dan komunikasi dalam daerah, Gulla mendesak agar koperasi yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional ini dapat segera berfungsi, paling lambat awal tahun depan.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Sulteng ke Kabupaten Banggai ini fokus pada progres pembangunan serta status terkini Koperasi Desa Merah Putih.
Sejak digagas sebagai inisiatif penting, koperasi tersebut hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda beroperasi secara efektif.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan implementasi program di tingkat lokal.
Ronald Gulla menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar entitas ekonomi biasa, melainkan representasi dari program strategis nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa. Oleh karena itu, percepatan pengoperasiannya menjadi prioritas utama.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat dan pengawalan serius dari berbagai pihak terkait agar tujuan program tercapai.
“Sampai saat ini, belum satu pun Koperasi Desa Merah Putih beroperasi di Kabupaten Banggai. Kami berharap paling lama awal tahun depan, sudah ada yang beroperasi sebagai contoh awal dari Program Strategis Nasional yang perlu diawasi dan dikawal,” kata Ronald Gulla, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sulteng dari Fraksi PAN.
DPRD Sulteng akan terus memantau perkembangan program ini, mengingat dampaknya yang signifikan bagi perekonomian lokal.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan dinas terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah ini. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang berfungsi optimal diyakini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat desa setempat.
Gulla menambahkan bahwa program seperti Koperasi Desa Merah Putih memerlukan perhatian khusus karena menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi program pemerintah di daerah.
Kegagalan dalam mengoperasikan koperasi ini akan menjadi preseden buruk bagi program strategis lainnya. Pengawasan dan komunikasi yang intensif diharapkan dapat meminimalisir hambatan yang ada.
