PARIMO – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan kepada seluruh Puskesmas agar tidak lagi memungut biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) ambulans dari pasien rujukan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Dinas Kesehatan dan 23 Puskesmas, Senin (6/4), menyusul masih ditemukannya praktik pungutan di lapangan yang dinilai bertentangan dengan program prioritas kepala daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Parimo, Arnold, menegaskan bahwa persoalan teknis tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap membebani masyarakat.

“Kami tidak memperdebatkan hal teknis, karena ini sudah menjadi program prioritas bupati. Silakan dibahas secara internal, tetapi yang jelas tidak boleh lagi ada masyarakat diminta membayar BBM ambulans,” tegasnya.

Ia juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

Menurut Arnold, jika pungutan masih terjadi, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap program pemerintah yang seharusnya diberikan secara gratis.

“Kalau ini terus terjadi, akan jadi persoalan berulang. Masyarakat akan menilai program bupati tidak benar-benar gratis,” ujarnya.

DPRD, lanjutnya, tidak akan mentolerir adanya pungutan dalam bentuk apa pun, termasuk nominal kecil sekalipun.

“Oknum kepala Puskesmas jangan lagi memungut, baik Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Jika masih ditemukan, harus diberikan sanksi tegas. Kami bahkan akan merekomendasikan untuk diganti,” katanya.

Ia menegaskan bahwa layanan ambulans gratis merupakan bagian dari program prioritas daerah yang wajib dijalankan tanpa pengecualian.

Arnold juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat terkait permintaan biaya BBM ambulans, bahkan ada warga yang datang langsung mengadukan hal tersebut ke DPRD.

DPRD, kata dia, siap memberikan dukungan penuh kepada Dinas Kesehatan, termasuk dalam hal penganggaran, guna memastikan program berjalan maksimal.

“Kami siap membackup. Ini program prioritas 100 hari kerja bupati, sehingga pasti mendapat perhatian serius,” jelasnya.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi laporan serupa yang masuk, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan kesehatan yang benar-benar gratis.

“Intinya, jangan sampai ada lagi masyarakat mengeluh soal biaya BBM ambulans,” pungkasnya.