DKM pun memutuskan untuk terjun ke urusan sosial kemanusiaan. Seiring dengan itu, DKM PT IMIP juga sekaligus menjadi lembaga internal penampung dan pengelola dana infaq dari karyawan.
“Secara umum program yang dilakukan DKM terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama aspek internal yaitu bagaimana caranya mensosialisasikan tentang aktivitas kegiatan keagamaan dan memberikan pemahaman kepada pihak Tiongkok terkait dengan kepentingan beribadah khususnya karyawan muslim yang ada di kawasan PT. IMIP dan juga kami memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan untuk mendirikan masjid,” ujar Djoko.
Yang kedua, lanjut dia, adalah aspek eksternal yang meliputi program bantuan sosial kemanusiaan bagi karyawan dan keluarga karyawan yang sakit.
Aspek ekternal yang dimaksud juga diperluas lagi dengan program pemberian bantuan pembangunan masjid, pondok pesantren, pondok yatim piatu yang ada di luar kawasan dimapun itu di seluruh wilayah Republik Indonesia.
“Selama pengajuannya dibantu oleh karyawan atau orang yang berkomunikasi dengan keluarga karyawan kawasan,” katanya.
Tak sampai disitu, lanjut dia, DKM juga mempunyai program bantuan kebencanaan, program tahfiz Qur’an untuk santri dan anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan hafalan Qur’an.
Dalam urusan pendidikan keislaman, DKM PT IMIP juga tidak mau tinggal diam. DKM bahkan mempunyai program rutin bantuan khusus untuk guru Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA) binaannya yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Timur.
“Totalnya ada 23 TPA binaan dan total santri berjumlah lebih dari 1.300 orang. DKM mendistruibusikan bantuan rutin kepada mereka. Khusus untuk semua program bantuan tersebut di atas sudah dialokasikan dananya,” imbuhnya.
Site IMIP sendiri terletak di wilayah administratif Desa Fatufia dan Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
PT IMIP sendiri berdiri pada 03 Oktober 2013, ditandai dengan penandatangan MoU B to B yang disaksikan Presiden SBY dan Xi Jinping, di Jakarta, lalu kawasan ini diresmikan di Tahun 2014 oleh Menperin Saleh Husin. (RIFAY)
