PALU – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi  Sulawesi Tengah (Sulteng)  melakukan diseminasi hasil evaluasi pengawasan program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi tahun 2022, di Salah satu hotel di Kota Palu, Senin (5/12).

Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton mengatakan,  diseminasi hasil evaluasi ini dilaksanakan agar tersampaikannya   informasi hasil evaluasi pengawasan program percepatanpenurunan stunting tingkat provinsi kepada tim percepatan penurunan stunting, dan demi meningkatkan peran kordinasi dan konvergensi dalam percepatan penurunan stunting, serta tim percepatan penurunan stunting dapat menindak lanjuti hasil evaluasi pengawasan untuk perbaikan di tahun mendatang.

Kata Tenny, percepatan penurunan stunting secara khusus telah tertuang dalam Peraturan Presiden, yang mana menunjuk Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, dan  Perpres itu telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN dengan menerbitkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024 (RAN-PASTI)

“Ini merupakan bagian Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia .Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Kepala Perwakilan BAN  BPKP Sulteng, Evenri Sihombing  mengatakan, tingkat penurunan stunting Sulteng masih cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, data yang  masih belum satu,  anggaran  dan realisasi terpadu belum ada, sistem pengumpulan data patrial, data tidak di upgrade, kolaboratif penanganan stunting tidak menjadi atensi  pokok dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perencanaan tidak terpadu dan tidak berkelanjutan, serta publikasi sadar stunting belum maksimal.

Ia pun mendorong  agar stunting menjadi alat ukur kinerja pimpinan OPD, harmonisasi program dan giat pusat, daerah, antar Satker sejak pra perencanaan dan perencanaan, pelibatan antar satker Dinkes, BKKBN, Discapil, Kecamatan PMD, APIP, Dinsos, Disnak, Pemdes dan PUPR selain itu diperlukan program yang berkelanjutan.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulteng, H.Ma’mun Amir meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah dan stakehoulder  untuk lebih serius dan mendukung aksi penurunan angka stunting di Sulteng, serta perkuat oleh peran Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Penanganan Stunting di Sulteng.

“Penanganan stunting ini harus fokus dan serius dilakukan, terlebih desiminasi evaluasi  stunting ini merupakan bagian RAN-PASTI. Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,” ungkap Wakil Gubernur.

Kegiatan ini diikuti 92 peserta, terdiri dari dari TPPS Provinsi, Satgas Stunting Provinsi dan kabupaten/kota, Kepala OPD KB tiga kabupaten/kota, serta Kepala Bidang yang menangani stunting di tiga kabupaten/kota dan Internal BKKBN.  (YAMIN)