PALU – Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina Didampingi Plh.Kepala Inspektorat Muh.Salim Dan Tim KPK Pusat memimpin Rapat Evaluasi MCP dan tindak lanjut SPI tahun 2023, serta sosialisasi Program Kerja Tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Polibu, Senin (26/2) .
Sekprov Sulteng Novalina menyampaikan ada 10 paket strategis yang akan dievaluasi di tahun 2024 ini, sebab adanya penurunan di tahun sebelumnya. Tahun 2022 indeks SPI Sulteng mencapai 68,91% sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 67,10%.
“Ini jadi perhatian kita semua,” harap Sekprov.
Selain itu hasil evaluasi MCP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dari 14 kabupaten/ kota indeksnya mencapai 70 persen, antara lain capaian MCP per area intervensi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Perencanaan dan penganggaran APBD 94.38%, pengadaan barang dan jasa 75,04%, perizinan 91,92%, pengawasan APIP 51,75%, manajemen ASN 45,29%, optimalisasi pajak daerah 43,43%, dan Pengelolaan BMD 88,38%.
“Usulan dana pokir di tahun 2023 dan Tahun 2024, yaitu tahun 2023 ada 28 OPD usulan 3.659 yang disetujui 2.392 anggaran Rp.198.610.000.000 sedangkan tahun 2024 ada 29 OPD usulan 2.235 yang disetujui 1.336 anggaran Rp.142.071.000.000,” sebut Novalina.
Kesempatan itu juga kasatgas Dit.Korsup wilayah IV KPK Tri Budi Rochmanto menyampaikan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa apalagi, di kalangan pemerintahan daerah maupun pusat. Saat ini total pelaku TPK (tindak pidana korupsi) yang telah ditangani KPK mencapai 1.436 kasus, baik provinsi, kabupaten/kota maupun Pusat.
“Maka dari itu pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, mari kita kelolah dengan baik keuangan. Cegah korupsi perbaikan sistem, perbaikan regulasi, pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, pelaksanaan stranas PK, dan pengukuran/assesment seperti (SPI,MCP.IPAK dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Turut hadir Tri Budi Rochmanto Kasatgas Dit.Korsup Wilayah IV KPK, Iwan Lesmana Dit. Korsup wilayah IV KPK, Epa Kartika Dit Korsup Wilayah IV KPK, Angelia Dit. Korsup Wilayah IV KPK, Basuki Haryono Dit. Korsup Wilayah IV KPK, para kepala OPD dan stakeholder terkait.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
