PALU, MAL — Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyoroti pentingnya regulasi yang berfokus pada perlindungan keluarga. Ia menekankan bahwa keluarga meenjadi akar masalah penyimpangan perilaku, termasuk isu LGBT.

Untuk itu, ia berharap pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan dan edukasi berbasis keluarga.

Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, meminta agar pembahasan regulasi tidak terlalu luas, melainkan dipersempit pada upaya perlindungan keluarga dan masyarakat dari perilaku seksual berisiko serta penyimpangan seksual. Fokus ini diharapkan membuat peraturan daerah lebih terarah dan efektif.

“Saya minta agar kita fokus saja pada perlindungan keluarga dan masyarakat dalam kesejahteraan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Jadi khusus perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual,” kata Bunda Wiwik, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng.

Usulan ini disampaikan Bunda Wiwik, yang juga Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, dalam finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pemangku kepentingan dan digelar pekan lalu di ruang Baruga DPRD Sulteng.

Menurut Bunda Wiwik, rumusan awal mengenai perlindungan keluarga dan masyarakat dalam kesejahteraan serta penanganan persoalan seksual masih terlalu luas. Oleh karena itu, ia mengusulkan substansi regulasi lebih difokuskan pada perilaku seksual berisiko dan persoalan yang membutuhkan penanganan khusus agar masalah penyimpangan dapat ditangani secara tepat.

Usulan tersebut, imbuhnya, muncul dari aspirasi masyarakat yang telah disuarakan di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki instrumen kebijakan yang kuat untuk memperkuat pencegahan, edukasi, dan perlindungan keluarga secara komprehensif.

Namun, Bunda Wiwik mengingatkan bahwa penyusunan regulasi tidak boleh hanya bertumpu pada kekhawatiran atau asumsi semata.

Data yang terukur, kajian akademis, serta masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tenaga ahli sangat diperlukan agar materi rancangan peraturan daerah tidak menimbulkan persoalan baru.

“Saya juga ingin menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi dan edukasi dalam penanganan persoalan yang menjadi perhatian tersebut. Sebab tujuan regulasi ini nantinya, bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan menyiapkan langkah pencegahan dan pendampingan,” katanya. ***