PALU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah menyiapkan layanan-layanan untuk era digital, guna mempermudah akses masyarakat.

“Sebenarnya kita sudah menuju romet yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2018 ini merupakan tahun penting untuk keberhasilan mencapai apa yang telah ditetapkan pemerintah. Nah kami semua menyiapkan layanan-layanan menuju digital era,” ujar  Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan , E. Ilyas Lubis, usai mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) triwulan I Tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi-Maluku, di Palu, Selasa (13/02).

Selain itu, pihaknya juga sudah berkolaborasi dengan semua pihak yang bisa mendukung jaminan social yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan melindungi sebanyak-banyaknya semua pekerja.

“Hari tua harus sudah disiapkan dengan baik dari dana yang sudah dipupuk dari masa muda, termasuk wartawan harus ikut supaya kesejahteraannya terjamin. Ada apa-apa tidak segera jatuh dalam kesulitan ekonomi karena sudah ada penopangnya. Ini tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan mengemban misi Negara untuk memberi perlindungan sosial kepada pekerja,” jelasnya.

Dikatakannya, tahun 2019, taktik point yang sangat penting untuk mencapai fruits menuju ke 80 persen peserta formal, harus melindungi 80 persen tenaga kerja formal dan terlindungi tahun 2021, serta 15 persen minimal tenaga kerja sector bukan penerima upah, juga harus terlindungi.

Sehingga kata dia, strateginya adalah  memberi sosialisasi yang massif, melayani peserta dengan baik, memberi kemudahan akses pada peserta denga mudah kemudian BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan manfaat-manfaat layanan atau jaminan kepada para pekerja.

“Kita juga memberi benfile line pada peserta yang tertib untuk memenuhi syarat bisa mendapat namanya manfaat line tambahan. Ada perumahan, dan kita juga akan bekerjasama dengan para marcen yang disebut hoom marketing. sekarang kita sudah hampir 530 manandatangani kerjasama. Salah satunya dengan transportasi Sriwijaya Air, termasuk lebaran itu pemanfaatannya peserta kita itu terjamin. Jadi sangat rugi kalau tidak ikut,”katanya.

Terkait target upah tenaga kerja 80 persen, diutarakan Ilyas, saat ini realisasinya dalam posisi mendekati 50 persen.   Bukan Penerima Upah (BPU) karena pelaksanaannya baru diwajibkan sejak Juli 2015 posisinya masih dibawah 10 persen.

“Ini yang akan kita dorong, karena memang lebih spesifik BPU itukan dari segi upah, itu orangnya ditemukan berpindah-pindah, strategi kita BPU itu yang ada komunitas-komunitas dulu. Tahun 2018 ini bisa mencapai diatas 50 persen, untuk penerima upah dan bisa dua digitlah untuk BPU,” terangnya.

Ilyas juga mengaku, untuk wilayah Sulawesi-Maluku  dari aspek iuran sudah mencapai 110 point atau 0,8 persen dari target yang sudah ditetapkan 1,99 dari target national dan diyakini bisa terealisasi 1,2 persen.

“Sekarang di daerah timur ini pertumbuhan ekonominya juga bagus, Nah ini kita mengkosolidasikan bagaimana mencapai apa yang ditargetkan oleh kantor pusat untuk wilayah ini.  Itu perlu diapresiasi  kalau untuk tenaga kerja, meski  secara national kontribusi terbesar ada di jawa  tapi bagi kami berapa banyak pekerja disini itu layak terlinbdungi,”tandasnya. (YAMIN)