PALU – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng instruksikan kepada tenaga penyuluh yang ada di daerah untuk tetap bekerja memberikan sosialisasi pada masyarakat.
“Kita sudah memberikan satu kebijakan untuk tidak melaksanakan penyuluhan mengumpulkan orang berskala banyak, tetapi secara individual,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati, di ruang kerjanya, Kamis (26/03).
Maria mengatakan, yang berbeda saat ini, tugas penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang ada di daerah tidak hanya mensosialisasikan tentang KB saja, tetapi juga memberikan edukasi pada masyarakat, bagaimana pencegahan dan antisipasi penyebaran Virus Corona atau Coronavirus Disease (Covid -19).
Untuk pelayanan KB, menurut dia tidak bisa dilaksanakan secara virtual. Hanya saja, pihaknya bersurat kepada kepala-kepala daerah untuk tetap melaksanakan, tetapi tidak dalam bentuk yang mengumpulkan orang banyak.
“Jadi baksos dan sebagainya dikurangi lebih kepada pelayana rutin saja. Tetap dilayani, tetapi tidak dalam bentuk banyak orang. Rutin saja keklinik, faskes atau puskesmas saja silahkan,” ucapnya.
Terkait dengan agenda sensus keluarga, menurutnya juga terus berjalan, hanya saja pihaknya saat ini masih menyiapkan material dan logistik untuk program tersebut, termasuk Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2020.
“Termasuk PK 2020 ini kebijakan bisa menggunakan Smartpone online dan Offline. Jadi PK itu direncanakan dari tanggal 1 sampai 31 juni 2020. Di Sulteng kami berharap ada 70 persen untuk menggunakan Andorid atau online. Yang 30 persen karena ada faktor geograifs, jaringan dan sebagainya,” terangnya.
Terpisah, Kepala BKKBN pusat. Hasto Wardoyo, melalui video streaming dengan para tenaga lini lapangan, Kamis (26/03) menyampaikan, penyuluhan tetap harus dilakukan di tengah kondisi Social Distancing yang dianjurkan pemerintah.
“Segala bentuk pertemuan memang tidak disarankan lagi, karena itu untuk para penyuluh pun sedang disiapkan metode e-learning atau pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan dan memperkuat jejaring para penyuluh KB,” ungkap Hasto.
Menueutnya, tidak dapat dipungkiri, angka kasus perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia terus meningkat dari hari ke hari. Kondisi ini menimbulkan kepanikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, peran pemerintah juga tidak boleh terhenti.
“Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tetap harus dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, dengan tetap menaati prosedur pencegahan baik bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar,” jelasnya.
Menanggapi kondisi terkini, BKKBN telah menyebarluaskan surat edaran terkait prosedur pencegahan, prosedur bekerja bagi Pegawai BKKBN termasuk prosedur bekerja bagi Penyuluh KB/PLKB yang berhadapan langsung dengan masyarakat di lini lapangan.
Dalam kesempatan bertatap muka bermedia melalui aplikasi Talkfusion di Halim, Hasto berpesan kepada Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader sukarelawan untuk tetap berkarya dan berkontribusi dalam “Memerangi” Wabah COVID-19.
BKKBN memiliki tenaga lini lapangan mencapai 23.000an yang bertugas secara formal sebagai Penyuluh/Petugas Lapangan KB dan BKKBN memiliki Kader sukarelawan hingga 1 juta kader. Potensi ini digunakan untuk bersinergi dalam “Memerangi” Wabah COVID-19 kepada masyarakat dalam bentuk promosi-promosi yang mampu mengubah perilaku masyarakat dalam pencegahan COVID-19.
“Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB agar menggandeng kader-kader. Bentuk sebuah sistem seperti Multi Level Marketing (MLM). Saya instruksikan setiap Penyuluh KB/PLKB baik PNS dan Non PNS agar membuatkan group sebanyak-banyak dengan kader dan masyarakat sebagai media untuk mengedukasi cara pencegahan terhadap COVID-19.
BKKBN dibantu oleh lembaga non pemerintah JHCCP akan mengembangkan konten-konten yang efektif untuk digunakan para Penyuluh KB/PLKB dalam mengedukasi kader dan masyarakat. Selain melalui media daring, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui Mobil Unit Penerangan, yang sudah diberikan kepada Perangkat Dinas KB di kabupaten/ kota se-Indonesia. Mobil yang difungsikan untuk kegiatan penyuluhan langsung ke masyarakat ini merupakan salah salah satu bentuk Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
“Gunakan juga Mobil Penerangan (MUPEN) untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sinergikan dengan pihak kepolisian dan juga tenaga kesehatan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat akan pentingnya melakukan Social Distancing, sebagai bentuk partisipasi masyarakat.” terangnya.
Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB juga dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan pertemuan di wilayahnya, dan apabila terpaksa dilaksanakan pertemuan tetap menjaga jangkauan jarak interaksi antar individu sesuai dengan ketentuan prosedur kewaspadaan COVID-19, yaitu minimal 1 meter atau disarankan 1,8 meter juga menjalankan Aksi delapan Fungsi Keluarga, agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.
“Dengan setiap keluarga melaksanakan aksi delapan fungsi keluarga, serta sesuai anjuran Presiden Joko Widodo untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dirumah, maka dapat diharapkan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 atau Corona khususnya di dalam unit terkecil masyarakat yakni keluarga,” tandasnya.
Sosialisasi melalui aplikasi Talkfusion ini merupakan langkah awal pembentukan sistem komunikasi yang terintegrasi, sampai ke Kader-kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Pok KB). (YAMIN)
