PALU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kepegawaian Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Rapat tersebut dilaksanakan selama dua (dua) hari yaitu mulai Kamis tadi (1/12) hingga Jum’at besok.
Kepala BKD Sulteng, Asri berharap, ini kiranya dapat dijadikan sebagai ajang mencurahkan pendapat dan diskusi, serta merumuskan cara penyelesaian masalah yang berkaitan pembinaan dan pelayanan, sehingga pembina dan pengelola kepegawaian memiliki persepsi yang sama dalam menyusun strategi kebijakan manajemen ASN.
Pola pembinaan manajemen ASN mengalami perubahan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Dari yang selama ini berada pada tataran zona nyaman, beralih menjadi zona kompetisi atau persaingan sehat.
“Ini merupakan tantangan sangat berat buat kita. Karena tidaklah mudah mengubah mindset. Apalagi jika diperhadapkan dengan posisi ASN yang ada pada saat ini masih jauh dari ideal, jadi dari kabupaten dan Kota Palu bisa bertanya atau curhat tentang permasalahan yang sering ditemukan sehari-hari di kantor,” ujar Asri saat memberikan sambutan pada Rakernis Kepegawaian, di Hotel Santika Palu, Kamis (1/12).
Selanjutnya, pengelolaan manajemen kepegawaian, target birokrasi menjadi pemerintah yang dinamis hanya dapat terwujud apabila semua mampu bertransformasi, terus mengembangkan diri, berubah dari yang awalnya memandang kepegawaian hanya menitikberatkan pada administrasi semata menuju sasaran, yaitu birokrasi yang berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen kinerja yang didukung oleh penerapan sistem berbasis elektronik.
Dalam hal ini manajemen kinerja tersebut akan bermuara pada pengembangan SDM sebagai, human kapital yang akan menghasilkan layanan profesional.
Sekretaris BKD Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Neng Eli, mengatakan, tujuan rapat ini guna mensinkronkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemprov Sulteng, dan kabupaten/kota. Kemudian menciptakan persamaan persepsi dan pola pikir serta mekanisme dalam pelaksanaan tugas BKD Sulteng, dan menjadi ajang evaluasi pengelolaan kepegawaian di Sulteng.
“Rapat Kerja Teknis Kepegawaian se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini diikuti oleh perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, pejabat eselon IV yang menangani kepegawaian pada dinas, badan dan kantor di lingkungan daerah Sulteng,” ujar Neng Eli.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
