PALU, MAL – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tengah terus mendorong akselerasi ekonomi daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan akses pembiayaan, serta digitalisasi sistem pembayaran.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penggunaan QRIS TAP di sejumlah pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Kepala KPwBI Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, mengatakan Bank Indonesia ingin memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan pertambangan, tetapi juga didukung sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM.

“Bank Indonesia ingin mengakselerasi ekonomi daerah, salah satunya melalui penguatan UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM, fasilitasi UMKM, serta perluasan akses pembiayaan melalui perbankan,” kata Irfan dalam kegiatan Posalia Sulteng Digifest 2026 di Atrium Palu Grand Mall, Selasa (11/08).

Menurut dia, BI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pembiayaan UMKM, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Selain pembiayaan, digitalisasi menjadi fokus utama. BI Sulawesi Tengah menargetkan penggunaan QRIS TAP semakin luas di berbagai sektor ekonomi masyarakat.

“Karena itu, hari ini dilakukan peluncuran QRIS TAP dan beberapa tenant sudah mulai menggunakannya,” ujar Irfan.

Ia mengungkapkan, pada 14 Agustus mendatang BI bersama Pemerintah Kota Palu akan meluncurkan penggunaan QRIS TAP di pasar tradisional. Pada tanggal yang sama, layanan serupa juga akan diluncurkan di kawasan Pelabuhan di Kabupaten Banggai.

“Bank Indonesia ingin tetap mengakselerasi ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, perluasan akses pasar, peningkatan digitalisasi, dan berbagai program lainnya agar sektor riil dan sistem pembayaran digital dapat berjalan beriringan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah,” katanya.

Irfan menilai penguatan UMKM menjadi strategi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Karena itu, BI tidak hanya mendorong digitalisasi transaksi, tetapi juga memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut, BI juga memfasilitasi business matching antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan. Hingga saat ini, nilai fasilitasi pembiayaan yang berhasil didorong mencapai lebih dari Rp3 miliar.

“Dalam kegiatan saat ini terdapat transaksi sekitar Rp2 miliar, sementara sebelumnya melalui business matching di Luwuk telah terealisasi sekitar Rp1 miliar. Secara keseluruhan nilainya sudah mencapai kurang lebih Rp3 miliar bahkan lebih,” ungkapnya.

Ke depan, BI akan terus mendorong korporatisasi UMKM, hilirisasi produk, dan perluasan akses keuangan melalui perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Pada Posalia Sulteng Digifest 2026, sekitar 39 UMKM turut berpartisipasi dengan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, hingga produk olahan lainnya. Sebagian besar merupakan UMKM binaan Bank Indonesia, termasuk lima hingga enam pelaku usaha kopi yang ikut memamerkan produknya.

Irfan menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena menggabungkan Pekan QRIS Nasional dengan Karya Kreatif Sulawesi Tengah dalam satu rangkaian kegiatan.

“Jika tahun lalu Pekan QRIS Nasional dilaksanakan pada Agustus dan Karya Kreatif Sulawesi Tengah pada Oktober, tahun ini keduanya digabungkan agar ekosistem antara pengembangan UMKM dan digitalisasi dapat berjalan lebih terintegrasi,” ujarnya.

Selain pameran UMKM, rangkaian kegiatan juga akan diisi seminar dan talk show yang menghadirkan narasumber dari lembaga internasional, termasuk UNDP dan GIZ Jerman. Kegiatan tersebut membahas pengembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tahan ekonomi daerah.

Posalia Sulteng Digifest 2026 mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Muhammad Sayed, serta sejumlah pemangku kepentingan dari sektor ekonomi dan keuangan.