PALU, MAL – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan data satuan pendidikan dan anak tidak sekolah (ATS) sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Sulteng, Arfan, dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Strategis Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS), di Gedung Nagaya Kantor Bappeda Sulteng, Senin (5/10) pagi.
Arfan mengatakan, persoalan anak tidak sekolah tidak hanya terjadi pada jenjang SMA, tetapi juga ditemukan pada masa transisi dari sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dipetakan secara lebih spesifik berdasarkan data setiap kabupaten dan kota sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Jangan sampai intervensi dari sisi material dan anggaran hanya diberikan kepada sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah lain yang juga membutuhkan tidak mendapatkan alokasi,” kata Arfan.
Ia meminta data satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga sekolah luar biasa (SLB), dikategorikan berdasarkan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Bappeda, kata dia, membutuhkan informasi lebih rinci mengenai sekolah yang sudah memenuhi standar maupun yang masih memiliki kekurangan, termasuk jenis sarana dan prasarana yang perlu dibenahi.
“Data ini harus kita spesifikkan lagi. Kalau kita tahu persoalannya, maka intervensinya juga bisa tepat,” ujarnya.
Arfan menyebutkan, capaian SPM bidang pendidikan di Sulawesi Tengah masih perlu mendapat perhatian. Dari sejumlah indikator yang menjadi ukuran, masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan bersama, termasuk pada aspek literasi.
“Misalnya literasi, ternyata persoalannya cukup banyak. Ini yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.
Ia mengatakan, salah satu persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah keberlanjutan pendidikan pada masa transisi antarkelompok jenjang pendidikan. Tidak semua lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat.
Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya keterbatasan ekonomi keluarga.
“Berani Cerdas lahir karena ada masalah yang kita hadapi. Ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tuanya tidak mampu membiayai,” jelasnya.
Ia menegaskan, investasi pemerintah pada sektor pendidikan harus dipandang sebagai upaya mencegah munculnya persoalan sosial yang lebih besar di kemudian hari.
“Lebih baik kita membiayai kecerdasan daripada membiayai kebodohan. Karena kebodohan itu multidimensi dan pada akhirnya bisa mengarah kepada tindakan kriminal,” tegasnya.
Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan merupakan konsekuensi dari kebutuhan untuk membangun sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena persoalan ekonomi maupun faktor lainnya.
“Kalau namanya kecerdasan, memang biayanya besar. Pembangunannya besar. Tetapi akan lebih besar lagi kalau kita membiayai kebodohan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Sulteng yang diwakili Sekretaris Dinas, perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulteng, serta sejumlah lembaga dan instansi terkait dari Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
