MOROWALI, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) ikut mendorong perubahan paradigma birokrasi, dari merasa sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat.
Menurut Anwar, perubahan tersebut penting untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan memastikan pelayanan publik berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan Anwar saat membuka Forum Komunikasi (Forkom) III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (8/10/2026).
Mengangkat tema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan yang berintegritas, berdaya dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi Anwar untuk menekankan pentingnya orientasi pelayanan dalam birokrasi.
Ia menilai, birokrat yang masih memosisikan diri sebagai penguasa cenderung menunggu masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, birokrat yang memahami tugasnya sebagai pelayan publik akan aktif menemui masyarakat dan merespons kebutuhan mereka.
“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.
Anwar mencontohkan kebiasaannya menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak semestinya dipahami sebatas rutinitas selama jam kerja.
“Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir,” katanya.
Di hadapan anggota DWP, Anwar juga meminta para istri birokrat mendukung suami ketika menjalankan tugas di lapangan dan melayani masyarakat. Ia menilai dukungan keluarga menjadi salah satu faktor yang membantu birokrat menjalankan amanah.
Selain perubahan orientasi pelayanan, Anwar menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, jabatan semestinya diberikan berdasarkan kemampuan, integritas, karya dan prestasi, bukan kedekatan politik atau hubungan pribadi.
“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan personal branding bukan sekadar penampilan di ruang publik, melainkan cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap dan konsistensi seseorang dalam menjalankan peran.
Ia mendorong anggota DWP membangun citra organisasi melalui keteladanan dan karya nyata. Media sosial, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan karya, membangun jejaring dan menyebarkan pesan positif.
“Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.
Sry Nirwanti menegaskan perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek sekaligus kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Ia berharap Forkom III DWP menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat peran perempuan dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan Namboso.**
