PALU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) asal Fraksi NasDem, Sonny Tandra, dituding tidak mendukung kemajuan olahraga di Sulteng.
Pasalnya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulteng, Jumat 19 Agustus lalu, anggota DPRD dapil Poso-Morowali-Morut-Touna itu meminta agar dana olahraga yang akan dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2022 itu perlu ditinjau kembali karena terlalu besar.
Dana yang dimaksud, dari sebelumnya Rp9,2 miliar menjadi Rp20,7 miliar, atau terdapat ketambahan sebesar Rp11,5 miliar.
Bahkan ia meminta sebaiknya dana tersebut dialokasikan pada kebutuhan-kebutuhan lain.
Supardi, salah seorang praktisi sosial kemasyarakatan, menyesalkan pernyataan Sonny Tandra yang terkesan tidak mendukung kemajuan olahraga di Bumi Tadulako.
Padahal, kata dia, saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga bersama K0NI Sulteng, tengah menggenjot agar atlet meraih prestasi dan Sulteng keluar dari zona juru kunci di ajang multy event empat tahunan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta event olahraga lainnya.
Menurut Supardi, apa yang disampaikan anggota dewan itu sangat anomali dengan sikap dan niat besar Gubernur Sulteng Rusdy Mastura yang telah mencanangkan Program Sulteng Emas 2024.
Meski disadari, kata dia, untuk mewujudkan desain besar olahraga Sulteng tidak bersandar semata pada APBD Sulteng, karena Tim Pokja Sulteng Emas juga tengah membangun komitmen dengan sponsorship.
“Bagaimana mau jalan program pembinaan atlet, jika tidak ditunjang dengan pendanaan serta ketersediaan prasarana yang memadai,” cetusnya, Selasa (23/08).
Bercermin dengan provinsi-provinsi lain, tambah Supardi, atlet-atletnya selalu menyumbangkan medali, baik di ajang nasional maupun internasional karena dana pembinaannya ditunjang oleh pemerintah daerah.
“Tidak hanya itu, terjalinnya harmonisasi antara pihak eksekutif, legislatif serta KONI selaku wadah berhimpun cabang olahraga,” jelasnya.
Ia manambahkan, jika dana pembinaan olahraga minim, maka Sulteng jangan pernah bermimpi akan diperhitungkan oleh provinsi lain.
“Apalagi dalam waktu dekat berbagai hajatan olahraga akan digelar, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Kabupaten Banggai, kemudian pra Popnas di Kota Palu, Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas), serta berbagai event olahraga di tingkat lokal lainnya,” tuturnya.
Kesemuanya, lanjut dia, tentunya membutuhkan dukungan dana dari pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Nah kalau ada anggota dewan yang skeptis dengan kemajuan olahraga daerah ini, maka perlu dipertanyakan konsistensinya,” tambahnya.
Ia juga menyarankan sebaiknya anggota dewan tidak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya bisa menguntungkan dirinya, seperti dana pokir yang muaranya hanya diperuntukan pada pekerjaan fisik, bukan pada pembinaan atau pengembangan SDM.
“Saya berharap cara berpikir anggota dewan tidak monoton. Karena saat ini olahraga dari cabor manapun tengah digandrungi masyarakat, sehingga perlu sokongan dan dukungan baik pemerintah maupun legislatif,” pungkasnya. *
