PALU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu melakukan efisiensi anggaran pada sejumlah pos belanja APBD Tahun 2023 mendatang.

Hasil efisiensi rencananya dialihkan pada program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan dan infrastruktur termasuk peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala Bappeda Palu, Arfan, mengatakan, belanja daerah yang diefisiensi tersebut mulai dari pengurangan belanja makan minum (mamin) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan hitungan yang telah dilakukan, jelas Arfan, anggaran mamin hingga Agustus Tahun 2022 sebesar Rp24,6 miliar lebih yang tersebar di 41 OPD.

Tak hanya itu, anggaran mamin untuk kegiatan kerja lembur juga menelan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.

Untuk itu, kata dia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) nantinya akan membuat standar mamin.

“Mana yang bisa disajikan hanya dengan snack dan mana rapat yang harus makan serta prasmanan,” katanya.

Namun, lanjut dia, ada OPD yang maminnya tetap ada, misalnya untuk tamu dan kegiatan sekretariat DPRD Palu.

“Hanya yang tidak sesuai peruntukannya yang akan dihilangkan,” jelas Arfan, Senin kemarin.

Secara teknis, jelasnya, rapat yang hanya berlangsung selama 2 jam, pesertanya hanya diberikan snack.

Sedangkan rapat-rapat yang berlangsung hingga makan siang atau waktunya di atas 4 jam, maka tetap akan disediakan jatah makan siang, namun tanpa snack.

Sementara pertemuan rapat yang hanya berlangsung 1 jam, maka pesertanya cukup disiapkan air putih tanpa snack.

“Air putih inipun nantinya tidak lagi dalam bentuk air kemasan. Air minum ini harus dibawa masing-masing peserta rapat dengan wadah tumbler karena ini juga menjadi upaya untuk mengurangi penggunaan plastik,” kata Arfan.

Lebih lanjut ia mengatakan, anggaran mamin lembur juga akan ditiadakan pada sejumlah OPD, kecuali OPD khusus seperti BPKAD dan Dinas Pendapatan.

“Anggaran lembur di dua OPD inipun tidak dianggarkan setiap bulan melainkan hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Termasuk Bappeda, kami memang ada lembur tapi tidak lagi anggarkan mamin karena kita tau kondisi keuangan daerah kita,” ujarnya.

Lanjut dia, efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap anggaran pengadaan spanduk dan billboard iklan layanan pemerintah. Sebagai gantinya, Pemkot akan bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti perbankan melalui dana CSR.

“Misal momentum HUT kota, perbankan yang nantinya akan buat spanduknya. Karena anggaran spanduk ini juga setiap tahun dianggarkan Rp3,5 miliar,” ungkap Arfan.

Selanjutnya juga akan ada efisiensi belanja foto copy yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp3,6 miliar lebih. Untuk menyiasati belanja ini, Pemkot Palu mengembangkan aplikasi e-Office untuk kepentingan surat menyurat.

“Tahun depan itu untuk urusan surat menyurat akan dikurangi kertasnya karena kita sudah menggunakan aplikasi tersebut,” ucapnya.

Sedangkan bagi OPD yang membutuhkan copy-an dokumen dalam jumlah besar, jelas dia, maka OPD tersebut akan dibelikan mesin foto copy.

“Karena selama ini anggaran foto copy di setiap OPD berkisar antara Rp35 juta sampai Rp45 juta. Sementara harga mesin foto copy dengan kualitas tinggi yang dilengkapi scan sendiri hanya berkisar Rp30 juta sampai Rp40 juta,” tambahnya.

Berikutnya efisiensi terhadap belanja alat kebersihan yang digunakan tenaga cleaning service. Selama ini dianggarkan Rp6 miliar untuk peralatan dan bahan.

Berikutnya, efisiensi terhadap belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang selama ini sering dianggarkan secara berulang. Tahun 2022 ini, belanja ATK dianggarkan dengan nilai Rp4 miliar lebih.

Masih menurut Arfan, dari seluruh efisiensi itu, Bappeda menemukan angka sebesar Rp47 miliar lebih. Nilai itu nantinya akan diefisiensi meski masih ada OPD yang bisa membelanjakan itu secara terukur.

“Perkiraan kita jumlah yang bisa diefisiensi sebesar Rp30 miliar. Nah ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan dari apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Misalnya pemberdayaan ekonomi melalui bantuan peralatan dan modal usaha,” urainya.

Hasil efisiensi juga akan dialihkan untuk membiayai belanja peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Memang setiap tahun ada kenaikan, dari yang tidak ada menjadi ada TPP. Semoga dengan naiknya TPP tersebut, para pegawai bisa meningkat kinerjanya,” sambung Arfan.

Demikian untuk gaji pekerja padat karya yang pada tahun 2024 direncanakan naik menjadi Rp1 juta dengan pola yang terukur.

Kemudian menaikkan gaji ketua-ketua RW dan RT. Dari yang awalnya Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu dan akan diusahakan menyentuh angka Rp1 juta per bulan.

“Dengan catatan, ketua-ketua RT dan RW ini diberi kewajiban untuk membantu koordinir dan fasilitas pemungutan retribusi kebersihan,” katanya.

Selanjutnya gaji petugas dan kader posyandu yang rencananya juga akan dinaikkan. Membiayai upaya peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur umum. Perbaikan RTH maupun jalan yang belum ada drainase.

“Mungkin juga untuk menutupi kegiatan anggaran yang belum bisa berjalan. Semoga pula dengan efisiensi tersebut bisa menyelesaikan janji politik wali kota sampai tahun 2024,” imbuhnya.

Reporter : Hamid
Editor : Rifay